JAKARTA – Kisruh pilkada Aceh mendapat perhatian serius Uni Eropa. Uni Eropa menginginkan pemilihan kepala daerah di Aceh berlangsung damai sesuai dengan konstitusi Indonesia.
Hal itu dikemukakan Atase Bidang Politik Perwakilan Uni Eropa untuk Indonesia, Florian Witt, dalam dialog dengan Kesatuan Mahasiswa Untuk Demokrasi Aceh (K-MUDA), yang terdiri dari elemen HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia), PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia), dan BEM SI.
”Uni Eropa yang diwakili Florian Witt mengatakan Indonesia merupakan negara demokratis sehingga tidak akan membiarkan terjadinya kisruh berlarut-larut. Terkait adanya penolakan pencalonan perseorangan dari Partai Aceh, sebaiknya hal tersebut diselesaikan sesuai proses hukum Indonesia. Untuk itu, Uni Eropa menghargai keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang membuka pintu calon independen di pilkada Aceh,” ujar Alfian Ramadhani, Jubir Kesatuan Mahasiswa Untuk Demokrasi Aceh (K-MUDA) kepada wartawan Selasa (22/11/2011).
Seperti diketahui MK pada 30 Desember 2010 telah membatalkan Pasal 256 UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh yang mengatur calon perseorangan hanya diperbolehkan sekali dalam Pilkada Aceh 2006. Dengan demikian, Pilkada Aceh harus merujuk kepada UU Nomor 12 Tahun 2008 yang kembali membolehkan calon perseorangan.
 “Dalam kunjungannya ke Aceh Selasa (15/11) lalu, delegasi Uni Eropa melihat KIP (Komite Independen Pemilihan) Aceh dan pemerintah Indonesia dapat menggelar pilkada damai di Aceh sesuai dengan ketentuan hukum,’’ katanya.
 Alfian menambahkan, dalam dialog yang dilakukan di kantor perwakilan Uni Eropa di Gedung Intiland Tower, Lantai 16, Jalan Jend Sudirman, Jakarta, lahir kesamaan pandangan antara Uni Eropa dengan mahasiswa untuk menjunjung demokrasi dan kesamaan hak warga negara dalam berpolitik. Dalam konteks pilkada Aceh yaitu mengawal pilkada Aceh berjalan demokratis. Termasuk untuk mendukung munculnya calon perseorangan/independen dalam pilkada Aceh.
”Tentunya sebagai penjaga demokrasi, Uni Eropa tidak menginginkan demokrasi di Bumi Serambi Mekah mati di tangan segelintir elite Partai Aceh. Elite politik Partai Aceh tengah berupaya menjegal kehadiran calon independen di pilkada Aceh,” katanya.
Saat ini, lanjutnya, upaya menolak dan menjegal munculnya calon independen yang sudah diputuskan MK dengan melakukan aksi demonstrasi dan boikot pilkada hanya bentuk arogansi dan egoisme Partai Aceh yang dimotori mantan pimpinan GAM (Gerakan Aceh Merdeka).
”Kami melihat hal itu menunjukkan bentuk perlawanan terhadap konstitusi Indonesia. Tidak hanya itu, menjegal calon independen adalah bentuk pembungkaman terhadap demokrasi,” tegas Alfian. [rachmat hidayat/tribunnews.com]