SIGLI | ACEHKITA.COM — Lembaga antikorupsi Pidie Transparansi Anggaran (Pita) mendesak agar polisi segera mengusut tuntas dugaan penggelembungan harga pengadaan mesin bordir di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Pidie.
Koordinator Pita Pidie, Ismail Von Sabi mengatakan, dana pembelian mesin bordir itu bersumber dari APBN dengan besaran biaya Rp 800 juta lebih. Namun kata dia, mesin yang dibeli hanya 1 unit dengan harga per unit Rp 200 juta. “Ini jelas telah di-mark-up oleh mereka dan kenapa hal ini terjadi karena kurang pengawasan,” jelasnya.
Ismail menambahkan, dana bantuan pusat itu untuk pembelian mesin bordir diduga telah disalah-gunakan. Untuk itu pihaknya selaku lembaga antikorupsi meminta polisi agar mengusut tuntas masalah tersebut, sehingga upaya pemberantasan korupsi yang diagung-agungkan berjalan lancar. “Kita berharap masalah ini adanya kepastian hukum dari polisi,” pintanya.
Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pidie Said Muliadi, membantah bila pihaknya telah melakukan penggelembungan harga. Bahkan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp 800 juta itu bukan hanya untuk memebeli satu unit mesin bordir, tapi juga termasuk untuk honor panitia dan pengadaan tempat mesin seperti toko.
“Kita tidak melakukan ini (mark up), sebab dana itu disebutkan bukan untuk mesin bordir saja,” tegasnya. []