Plt Gubernur Aceh Didesak Tangani Pengungsi Rohingya di Lhokseumawe

Pengungsi Rohingya yang terdampar di Lhokseumawe, Aceh. Foto: Zikri M/acehkini

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM– Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, didesak untuk menangani pengungsi Rohingya yang terdampar di pantai Ujong Blang, Kota Lhokseumawe. Selain itu, Pemerintah Aceh juga diminta mencari lokasi penampungan bagi 297 pengungsi tersebut karena bangunan yang ditempati saat ini dinilai tidak layak.

Seperti diketahui, 297 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Ujong Blang, Kota Lhokseumawe, Aceh, pada Senin (7/9/2020) dinihari. Kini mereka sudah direlokasi ke gedung Balai Latihan Kerja (BLK) di Desa Meunasah Mee Kandang, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe.

Desakan ini datang dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh. Mereka meminta Plt Gubernur Aceh segera mengkoordinasikan penanganan pengungsi tersebut bersama pemerintah di tiga daerah, yakni Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Langsa. Hal ini mengingat wilayah tersebut sudah memiliki pengalaman dalam menangani Rohingya.

Menurut Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra, daya tampung gedung BLK Lhokseumawe dinilai tidak memungkinkan untuk pengungsi sebanyak itu. Pemerintah perlu memikirkan opsi untuk merelokasi mereka ke penampungan lainnya.

“Sudah saatnya Pemerintah Provinsi turun tangan langsung, lonjakan jumlah pengungsi saat ini butuh penanganan bersama dan sinergi antar daerah,” katanya dalam keterengan tertulis yang diterima acehkita.com, Senin (7/9/2020).

Selain kapasitas yang tidak memadai, kondisi keamanan pengungsi juga harus dipertimbangkan. “Beberapa hari lalu, ada pengungsi yang kabur dari kamp. Kondisi keamanan yang rentan saat ini perlu diantisipasi lebih baik lagi, apalagi dengan lonjakan pengungsi saat ini yang mencapai ratusan,” ungkapnya.

Menurut Hendra, Plt Gubernur harus peka dengan kondisi tersebut. Membantu pengungsi Rohingya, kata dia, berkaitan dengan moral kemanusiaan. Imigran yang terkatung-katung di lautan saat ini tengah berjuang antara hidup dan mati.

“Para pengungsi terjebak dalam ketidakpastian soal masa depan hidup mereka, sementara hak hidup adalah hak yang paling dasar ketika kita bicara Hak Asasi Manusia,” imbuh Hendra.

Terlebih lagi, isu Rohingya yang kian hari menjadi perhatian di dunia internasional. Di saat seperti inilah, kepemimpinannya diperlukan untuk menyinergikan kerja-kerja pemerintah daerah.[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.