BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Meski secara geografis Aceh berada pada jalur lintasan internasional, namun iklim investasi di provinsi ini tidak tumbuh secara mengembirakan. Padahal Aceh termasuk salah satu provinsi yang berada di jalur lintasan internasional.
Hal itu disampaikan Gubernur Aceh Zaini Abdullah di hadapan ratusan peserta Aceh Business Forum di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Rabu (20/2/2013).
Menurut Gubernur, Aceh memiliki banyak kelebihan dibandingkan daerah lain, seperti otonomi yang diperluas, mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam mengatur pemerintahannya sendiri, berada di jalur perdagangan internasional, dan memiliki sumber daya alam yang melimpah.
Dengan posisi geografis yang menguntungkan ini, sebut Zaini, seharusnya iklim investasi di provinsi bekas konflik ini tumbuh dengan baik.
“Faktanya berjalan lamban,” kata Gubernur Zaini.
Lambannya pertumbuhan iklim investasi itu disebabkan karena belum optimalnya pelaksanaan Undang-undang No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang inilah yang memberikan kewenangan yang luas bagi Aceh untuk mengatur tata pemerintahannya sendiri.
Faktor lain, kata Gubernur, karena tata kelola pemerintahan yang tidak bersih, karena masih tingginya praktik korupsi. “Persoalan keamanan juga masih meragukan kalangan dunia usaha,” kata dia.
Di sisi lain, sebut Zaini, calon investor juga masih belum memiliki kepastian hukum bagi iklim investasi dan minimnya infrastruktur.
Untuk itu, Gubernur berjanji akan membenahi birokrasi pemerintahan untuk memudahkan para investor serta memberikan jaminan keamanan bagi yang ingin menanamkan modalnya di Aceh.
“Pada tahun 2013 hingga 2017 kita berharap iklim investasi di Aceh akan lebih cerah, dan kita menargetkan investasi PMDN (modal dalam negeri) dan PMA (modal asing) yang masuk mencapai Rp 42,8 triliun. []