Monday, March 30, 2020

Pemerintahan Aceh dan Forbes DPR/DPD RI Sepakat Perjuangkan Perpanjangan Dana Otsus

Must Read

OPINI | Guru: Antara Problema dan Dilema

KALI ini kita berbual cakap soalan guru. Orang-orang yang telah membuka mata, pikiran, dan juga telah melenturkan jemari tangan...

Kuota Haji Aceh Bertambah

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Jumlah jemaah calon haji asal Aceh bertambah 1.152 orang. Penambahan kuota ini menyebabkan bertambahnya...

Pascagempa, Kondisi Simeulue Stabil

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Kondisi Simeulue pascagempa berkekuatan 6,4 pada skala Richter kembali stabil. Segera setelah gempa, masyarakat...

Lagi, Bocah Korban Gempa Dievakuasi ke RSUZA

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM-- Satu lagi bocah korban gempa Aceh Tengah dievakuasi ke Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh...
Redaksi
Redaksihttp://www.acehkita.com
ACEHKITA.COM hadir sejak 19 Juli 2003. Kami bisa dihubungi via @acehkita, redaksi[at]acehkita[dot]com

Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh bersama anggota DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPR) Republik Indonesia asal Aceh yang tergabung dalam Forum Bersama (Forbes) Aceh sepakat mengawal dan menjaga keistimewaan dan kekhususan Aceh.

Kesepakatan itu tertuang dalam Nota Kesepahaman tentang Pembangunan dan Penguatan Otonomi Khusus (Otsus), Keistimewaan dan Sinergisitas Pemerintahan Aceh dengan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Senin (11/11).

Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta, Almuniza Kamal, mengatakan kesepakatan itu bertujuan untuk memastikan implementasi seluruh isi MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh beserta aturan turunannya berjalan sebagaimana mestinya. “Nantinya akan dibentuk Sekretariat Bersama di Banda Aceh dan Jakarta,” kata Almuniza dalam keterangan tertulis, Senin (11/11).

Dalam pertemuan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan salah satu yang akan diperjuangkan adalah perpanjangan Dana Otsus Aceh secara permanen. “Dana otonomi khusus terbukti telah menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Jika dilihat dari masa konflik hingga sekarang, penurunannya mencapai 20 persen. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan dana otonomi khusus Aceh hanya dinikmati oleh para elite,” kata Nova.

Menurut Nova, pihaknya telah mendapat sinyal positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal perpanjangan dana Otsus Aceh. Namun, tambah Nova, karena menyangkut peraturan perundang-undangan, Presiden Jokowi mengatakan untuk itu perlu dikomunikasikan dengan DPR RI.

“Kita berharap otonomi khusus ini jadi permanen. Pembicaraan permulaan sudah dilakukan dengan Presiden Jokowi. Namun karena ini undang-undang kita juga harus bicara dengan DPR. Secara prosedur, itu harus masuk Prolegnas dulu pada 2020. Insyallaah paling telat 2021. Sehingga pada 2022, angka 2 persen dari Dana Alokasi Umum bisa dipertahankan permanen,” ujar Nova.

“Karena itu, pertemuan hari ini intinya menyelaraskan kerja pemerintahan daerah dengan apa yang menjadi kewenangan anggota DPR dan DPD RI,” sambung Nova.

Nova mengatakan, pergantian aparatur negara di tingkat Pusat terkadang membuat filosofi kekhususan Aceh tidak dipahami secara utuh. “Itu sebabnya, selain menjalankan tupoksi yang normal anggota DPR RI, mereka juga kami minta tolong untuk menjelaskan secara utuh bahwa Aceh itu punya kekhususan, supaya ke depan tidak ada gerakan-gerakan yang yang menafikan kekhususan Aceh. Aceh itu bisa maju dan kemajuan Aceh itu membawa kemajuan bagi negara Indonesia sekaligus,” tutur Nova.

Lebih lanjut, Nova menambahkan, selain soal perpanjangan dana otonomi khusus, yang paling penting sekarang adalah mengambil alih pengelolaan Blok B, ladang minyak dan gas bumi di Aceh Utara yang sebelumnya dikelola Exxon Mobil dan saat ini dikelola oleh BUMN Pertamina Hulu Energi.

“Kontraknya sebenarnya sudah habis sejak 18 Oktober 2018. Nah, setahun itu kita bernegosiasi tapi Pertamina Hulu Energi bertahan dengan skema Gross Split,” kata Nova.

Padahal, kata Nova, berdasarkan peraturan perundang-undangan Aceh diberi kewenangan untuk mengelola pertambangan sesuai kekhususan Aceh. “Kita mintanya cost recovery. Sudah setahun berunding tidak ketemu. Maka pada 3 Oktober 2019 setelah berkonsultasi dengan DPRA, Pemerintah Aceh memutuskan mengambil alih. Sebenarnya ini hal yang biasa-biasa saja karena aturannya sudah mendukung, tapi harus ada proses untuk itu dan mungkin harus ada keikhlasan pemerintah pusat. Kalau mampu tidak mampu, kami nanti tentu berpartner dengan pihak ketiga yang mampu mengelola itu,” ujarnya.

“Saya pikir Blok B salah satu alat untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Aceh,” tambah Nova.

Ketua Forbes DPR/DPD RI asal Aceh, M Nasir Djamil menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, pertemuan bersama dengan Pemerintahan Aceh menjadi momen bersejarah. “Harapannya dengan adanya sinergi dan kolaborasi seperti ini dapat menjadi energi dalam membangun Aceh lebih hebat lagi,” sebutnya.

Selain Nasir Djamil, turut hadir sejumlah anggota DPR dan DPD RI lainnya. Dari Aceh, turut hadir Ketua DPRA dan para wakil ketua. Hadir juga Sekretaris Daerah Aceh dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Helvizar Ibrahim memandu jalannya diskusi tersebut.

Ketua Sementara DPRA, Dahlan Jamaluddin, mengatakan pertemuan tersebut sebagai bagian dari upaya sinergisasi untuk saling menggandeng tangan menjaga keistimewaan dan kekhususan Aceh. “Jadi tidak ada alasan bagi Aceh untuk tidak maju dan kembali ke kejayaannya. kita punya semua potensi yang diperlukan. Dan juga secara regulasi kita memiliki otonomi yang asimetris. Kita punya undang-undang keistimewaan dan undang-undang kekhususan Aceh. Jadi Aceh daerah yang istimewa dan khusus,” ujarnya.

Dahlan juga berharap di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, Aceh mendapat agenda pembangunan prioritas yang maksimal. “Kita tahu bersama, Aceh punya riwayat konflik yang panjang sejak di awal-awal kemerdekaan. Jadi harus ada pendekatan yang holistik dan perlu adanya kebijakan-kebijakan khusus. Kami dari DPR Aceh, Pemerintah Aceh dan juga bersama Forbes Aceh akan bergandeng tangan bersama-sama meyakinkan Pemerintah Pusat untuk mempermanenkan dana otsus Aceh,” kata Dahlan.[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TERBARU

Cegah Corona, Masjid Raya Baiturrahman Disemprot Disinfektan Sebelum Salat Jumat

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Enam belas personel gabungan dari unit KBR (kimia, biologi, radio aktif) Detasemen Gegana Satuan...

Cegah Penyebaran Corona, Arab Saudi Hentikan Shalat Berjamaah di Masjid

RIYADH – ACEHKITA.COM – Pemerintah Arab Saudi, hari Selasa waktu setempat (Rabu dini hari WIB), menghentikan sementara pelaksanaan shalat berjamaah di semua masjid negara...

Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Pemerintah Aceh Liburkan Sekolah Mulai Besok

Mengantisipasi meluasnya penyebaran virus corona atau Covid-19, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, meliburkan sekolah-sekolah di bawah kewenangan Pemerintah Aceh, mulai besok, Senin (16/3/2020). Penegasan...

Biaya Haji Aceh 2020 Rp 31.454.602, Termurah se-Indonesia

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1441 H/2020 untuk Jamaah Calon Haji asal embarkasi Aceh sebesar Rp 31.454.602 per jamaah, sedangkan besaran Bipih 1441 H/2020...

Persiraja Jadi Klub Pertama di Liga 1 2020 yang Didenda Komdis PSSI

Komite Disiplin (Komdis) PSSI mengeluarkan keputusan dari hasil sidang yang dilakukan pada Senin (9/3/2020) lalu. Ada 3 hukuman yang diberikan buat klub dan individu...

More Articles Like This