Dengan dana Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG) diharapkan masyarakat Aceh bisa mandiri. Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) terus dioptimalkan.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Aceh, Drs Zulkifli HS MM menjelaskan, hal itu merupakan upaya serius Pemerintahan dr Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf untuk mewujudkan keberdayaan masyarakat Aceh serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong.
Untuk mendukung upaya itu BPM Aceh kemudian merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemerintahan dan kelembagaan mukim dan gampong. bersamaan dengan itu juga disiapkan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan dana stimulan kepada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai lembaga pengembangan berbagai kegiatan pembangunan di tingkat gampong.
“Digelontorkannya dana BKPG dalam jumlah besar itu juga telah mampu mengembangkan kemandirian masyarakat. Ini juga bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam penanggulangan kemiskinan, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,” ungkap Zulkifli.
Lebih lanjut Zulkifli menjelaskan, Perpres tersebut mengamanatkan penanggulangan kemiskinan dalam empat kelompok, yakni: Pertama, kelompok bantuan dan perlindungan sosial berbasis keluarga. Ini bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
Kemudian kelompok kedua, merupakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
Selanjutnya yang ketiga merupakan pemberdayaan usaha mikro untuk memberikan akses penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro. Dan yang terakhir merupakan program murah bagi rakyat untuk memberikan “sesuatu” dengan harga sangat murah melalui bantuan pemerintah.
PNPM Mandiri Perdesaan dan BKPG sejalan dengan kelompok dua melalui penyediaan sarana dan prasarana perdesaan diutamakan yang mempunyai dampak ekonomi terhadap masyarakat, penyediaan dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan usaha ekonomi produktif lainnya, serta peningkatan kapasitas pelaku program baik di tingkat kecamatan maupun tingkat gampong..
Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Aceh dalam bidang peningkatan ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya. Dana BKPG dari Pemerintah Aceh sejak tahun 2012 sampai 2014 dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pada BUMG, mendukung revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) plus pada masing-masing gampong, yaitu mendukung kegiatan peningkatan gizi balita dan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan sebesar lima persen (5 %) dari total dana BKPG yang diterima masing-masing gampong diberikan sebagai dana operasional.
“Pemerintah Aceh melalui BPM terus komit untuk melanjutkan PNPM Mandiri Perdesaan yang disandingkan pendanaannya dengan dana BKPG. Untuk itu, BPM Aceh terus berupaya melakukan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai lembagapengembangan ekonomi masyarakat gampong,” lanjut Zulkifli.
Untuk itu, kata Zulkifli, BPM Aceh juga terus mengupayakan bantuan stimulan bagi masing-masing gampong secara proporsional dalam bentuk BKPG dan program-program pemberdayaan lainnya, sesuai dengan potensi dan kondisi yang dimiliki masing-masing gampong.
Selain itu, BPM Aceh terus menggalakkan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan kelembagaan gampong dan mukim, serta pengurus BUMG dan pelaku program melalui berbagai pelatihan dan field training. “Hal itu kami lakukan untuk meningkatkan pengetahuan sehingga melahirkan tenaga provesional pada bidang tugas masing-masing,” pungkasnya. [pariwara]