Panglima Militer Thailand Belajar Penanganan Konflik dan Teken Kerja Sama di Aceh

0
1966
Panglima Militer Thailand Belajar Penanganan Konflik dan Teken Kerja Sama di Aceh
Panglima Militer Thailand Belajar Penanganan Konflik dan Teken Kerja Sama di Aceh. (Foto: Habil)

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand atau Royal Thailand Army (RTA), Jenderal Apirat Kongsompong, melakukan kunjungan ke Aceh, pada Selasa (14/1). Kunjungannya itu untuk belajar soal penanganan konflik Aceh dan penandatanganan kerja sama dengan TNI Angkatan Darat.

Panglima Militer Thailand bersama rombongan tiba di Aceh sekitar pukul 11.40 WIB. Apirat disambut Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, Pangdam IM Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko, Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, dan sejumlah unsur Forkopimda Aceh.

Dari Bandara Sultan Iskandar Muda, rombongan kemudian bergerak ke Markas Kodam Iskandar Muda di Peunayong, Banda Aceh. Mereka disambut dengan hormat bersenjata prajurit Kodam IM.

Di Makodam Iskandar Muda, Andika dengan Apirat menandatangani 4th Implementing Arrangement atau kelanjutan kerja sama antara TNI AD dengan Angkatan Darat Kerajaan Thailand, periode 2020-2023.

Menurut Andika, kerja sama itu yang keempat kalinya dilakukan antara TNI Angkatan Darat dengan Angkatan Darat Kerajaan Thailand sejak perdana dilakukan pada 2008, kedua 2010, dan ketiga 2015.

“Semua adalah tindak lanjut dari kerja sama antara panglima TNI dengan panglima Angkatan Bersenjata Thailand tahun 2007 dulu,” ujar Andika kepada awak media, Selasa (14/1).

Andika menambahkan, kerja sama itu nantinya akan diimplementasikan dalam bentuk pendidikan, latihan, pertukaran kunjungan, dan mempererat hubungan.

“Karena kebetulan Aceh secara geografis paling dekat dengan Thailand maka Jenderal Apirat sengaja datang ke sini dalam rangka mengenal lebih dekat Aceh dan segala dinamika yang ada di sini,” ujarnya.

Selain penandatanganan kerja sama, pada kunjungan tersebut Panglima Militer Thailand itu juga dimaksudkan untuk melihat proses Aceh mengakhiri konflik bersenjata.

“Mereka juga bertemu dengan Wali Nanggroe dalam konteks ingin sharing mungkin ada yang berguna untuk diterapkan di Thailand,” tutur Andika.

Aceh sebelumnya dilanda konflik selama hampir 29 tahun antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Indonesia berakhir di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005.

Selain bertemu Wali Nanggroe, Jenderal Apirat Kongsompong turut menemui sejumlah mantan petinggi GAM seperti mantan Panglima GAM Muzakir Manaf dan Bupati Pidie Roni Ahmad yang pernah mendapat pelatihan militer di Libya.

Dalam pertemuan di Makodam IM, Wali Nanggroe memaparkan bagaimana Aceh dengan Indonesia mengadakan perundingan dan memecahkan persoalan. “Bagaimana konflik Aceh bisa diselesaikan dengan adanya tawar menawar antara GAM dengan RI. Apa yang bisa kita terima dari RI dan apa yang bisa kita berikan sebaliknya kepada RI, serta apa yang tidak bisa kita berikan,” ujarnya.

Kepada Panglima Militer Thailand, Malik Mahmud menyebutkan bahwa perundingan GAM dengan RI sudah tercantum dalam MoU Helsinki, dan diturunkan ke dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). “Dan ini sebenarnya suatu proses bagus dipelajari oleh negara seperti Thailand, karena mereka juga mempunyai masalah independent movement di Thailand Selatan yang belum selesai-selesai hingga sekarang,” sebutnya.

Sementara itu, Panglima Militer Thailand Jenderal Apirat Kongsompong menyatakan bahwa Aceh sebagai daerah yang damai meski pernah terlibat konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Indonesia hampir 29 tahun.

“Kami ingin belajar dari kasus Aceh. Bagaimana Aceh menjadi kota yang damai sekarang,” ujar Apirat di Makodam IM.

Menurut Apirat, dirinya bisa melihat kedamaian di Aceh ketika dalam perjalanan dari Bandara Sultan Iskandar Muda menuju Markas Kodam Iskandar Muda. “Semua orang tersenyum, mereka mengerti satu sama lain, itu merupakan kedamaian yang saya pelajari,” ujarnya.

Dirinya mengaku tidak mengerti mengapa wilayah selatan Thailand masih berkonflik, padahal menurut dia, masyarakat di wilayah selatan itu mempunyai kebebasan untuk memilih langsung pemerintah daerahnya.

“Mereka mempunyai otonomi khusus, mungkin masih ada keselahpahaman interpretasi, tapi kita akan terus belajar dari kasus Aceh juga,” sebut Apirat.[]

ACEHKITA.COM menerima bantuan dana dari Google News Initiative (GNI) melalui program Journalism Emergency Relief (JER) Fund sebesar US$5.000

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.