Tulisan tentang ‘Pagar’ sebelumnya mendapat cukup banyak tanggapan. Beberapa penanggap nyelutuk tentang ‘pagar makan tanaman’.
Menurut KBBI, ‘pagar makan tanaman’ artinya “orang yang merusakkan barang yang diamanatkan (dititipkan) kepadanya”. Ungkapan ini juga salah satu peribahasa yang mungkin sudah dikenalkan sejak pendidikan menengah di Indonesia. Pengenalan lebih dini, misalnya sejak pendidikan dasar, agaknya kurang patut karena konotasi negatif bahkan kekerasan yang dikandung frasa ini.
Peribahasa ‘ibarat pagar makan tanaman’ diungkapkan “jika orang yang mestinya menjadi pelindung malah memanfaatkan orang yang dilindunginya untuk sekadar memuaskan hasrat pribadinya.” Ungkapan ini secara umum memang berkonotasi negatif.
Pencarian secara broad match lewat Google untuk frasa ‘pagar makan tanaman’ menunjukkan hasil lebih dari 5,3 juta entri. Tapi pencarian secara phrase match, entrinya tinggal 179 ribu. Uniknya, kedua match type selalu menempatkan lagu Mansyur S yang berjudul Pagar Makan Tanaman pada puncak entri-nya. Mansyur S adalah salah satu ikon musik dangdut Indonesia tahun 80-an.
Jika dilakukan pencarian lewat Google Cendekia, versi mesin pencari Google untuk sumber-sumber ilmiah seperti buku, working paper, atau jurnal, ada lebih 12 ribu hasil broad match dan 116 hasil phrase match. Artinya ada paling tidak 116 karya ilmiah yang mengandung frase ‘pagar makan tanaman’.
Saat diperiksa lebih dekat, umumnya entri untuk frase ini memang negatif. Bahkan untuk 116 entri “ilmiah”-nya di Google Scholar. Frase ini digunakan dalam artikel ilmiah tentang, antara lain, mafia hukum, mafia pajak, kepemimpinan dan pelayanan publik yang buruk, dan perilaku koruptif aparatur penegak hukum.
Termasuk di dalamnya juga perilaku buruk orang dewasa dan guru yang gagal menjadi pelindung anak atau muridnya. Alih-alih, justru mereka yang menjadi perusak yang dalam perlindungannya. Dus, “pagar makan tanaman”.
Yudi Latif, intelektual Indonesia yang sempat menjadi ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di awal pendiriannya, pernah menumpahkan kegeramannya dalam kolom Resonansi sebuah media nasional dengan judul “Pagar Makan Tanaman” pada tahun 2013. Dalam kolomnya itu Yudi menuliskan “Ada mafioso dan korporat hitam yang mendikte kebijakan publik. Ada pejabat negara yang lebih sibuk urusan partainya sendiri. Ada lembaga pengayom rakyat yang kerjanya mempersulit urusan rakyat. Ada penegak hukum yang mencari keuntungan dengan memperjualbelikan hukum.”
Mengutip Mohammad Hatta hingga Pramoedya Ananta Toer untuk menggambarkan kegelisahannya, Yudi sampai berteriak “Save Our Nation!” (Selamatkan Negara kita!) dalam kolom bertanggal 27 Maret 2013 itu.
Yudi juga mengutip kata-kata Juvenalis, penyair satire Romawi: “Aib terbesar adalah ketika kamu lebih mementingkan kehidupan ketimbang harga diri, sementara demi kehidupan itu sendiri engkau telah kehilangan prinsip-prinsip kehidupan.”
Teriakan Yudi Latif di tahun 2013 itu rasanya masih relevan hingga saat ini. Malah lebih perlu digaungkan?
Hilangnya “prinsip-prinsip kehidupan” adalah jalan masuk perilaku koruptif yang menyebabkan suburnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Juvenalis, Hatta, hingga Pram sudah memperingatkan hal ini. Yudi Latif meneriakkannya kembali di era pascareformasi.
Menurut Pram, “ketiadaan prinsip” lah yang membuat bangsa Hindia Belanda tak pernah bisa maju dan menjadi bangsa moderen. Dan tak ada yang lebih berbahaya dari para penguasa yang tidak mempunyai prinsip-prinsip kehidupan.
Makin besar kekuasaan, makin berbahaya perilaku koruptifnya. Kekuasaan yang makin besar sendiri membuat penguasa makin rentan berperilaku koruptif. Adagium “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” lagi dan lagi terbukti dari waktu ke waktu.
Penguasa dan kekuasaan di sini tidak selalu menyangkut penguasa dan kekuasaan politik. Karena power is omnipresent, kata Foucault. Kekuasaan ada di mana-mana dan diproduksi setiap waktu.
Hubungan pengusaha-buruh, rektor-karyawan perguruan tinggi, dosen-mahasiswa, guru-murid, pendeta-jemaat, pengasuh pesantren-santri adalah hubungan kuasa. Seperti halnya hubungan atasan-bawahan atau senior-junior dalam banyak kasus. Bahkan bisa lebih tak seimbang. Kekuasaan “guru” bisa demikian absolut di mata muridnya. Dan kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut pula.
Dalam konteks relasi kuasa seperti itulah kita bisa memahami bagaimana seorang pengusaha bisa melakukan PHK seenaknya. Oknum rektor bisa berkata “nasib kalian pegawai kontrak semua ada di ujung ballpen ini”, manifestasi dari polahnya merusak kualitas, integritas, dan kebebasan akademik kampus yang dipercayakan padanya. Para oknum profesor bisa bersekongkol jahat demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dari sekedar upaya menelikung aturan agar gelar guru besarnya menjadi privilege yang tak henti diperahnya, hingga memastikan honor 200-an ribu dari banyak kegiatan leha-leha yang jadi rapat karena ada daftar hadirnya. Seorang oknum dosen bisa menjiplak skripsi mahasiswa untuk disertasi doktoralnya. Para anggota legislatif bisa menelikung kepentingan rakyat yang diwakilinya.
Juga, seorang guru bisa menista muridnya. Dan korban relasi kuasa yang tak seimbang ini betul-betul dalam posisi lemah dan tak berdaya. Karena guru pasti dianggap lebih dapat dipercaya dan lebih terhormat ketimbang muridnya.
Karena itu seorang pendeta di Surabaya bisa mencabuli jemaatnya bertahun-tahun. Karena itu seorang pimpinan pesantren di Aceh bisa cabuli 15 santri. Prevalensi perilaku koruptif justru makin tinggi di lembaga-lembaga tertutup yang dibalut lambang-lambang kesucian.
Di Aceh, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terus meningkat justru setelah perdamaian 2005. Pelaku kekerasan seksual umumnya adalah orang dekat korban. Bisa anggota keluarga, guru, atau teman yang dipercayanya.
“Kemiskinan memang membuat bangsa ini tidak memiliki banyak hal, tetapi keserakahan membuat bangsa ini kehilangan segalanya,” tulis Yudi Latif dalam kolomnya.
Itulah “pagar makan tanaman”!
