Saturday, October 1, 2022
spot_img

MaTA: Pengalokasian APBA untuk Kebutuhan KADIN Irasional

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Pengalokasian anggaran untuk pengadaan kebutuhan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Aceh dalam APBA Perubahan 2019 yang mencapai Rp2,8 milyar dinilai sebagai kebijakan irasional di tengah upaya Pemerintah Aceh mengejar berbagai ketertinggalan.

Tidak tanggung-tanggung, seperti rincian yang beredar luas di media sosial, duit APBA Rp2,8 milyar yang dipakai untuk pengadaan kenderaan operasional hingga kulkas itu dibebankan pada pos belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.

“Kondisi ini menunjukkan ketidakpekaan Pemerintah Aceh dalam pengalokasian anggaran,” ujar Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, dalam siaran pers yang diterima acehkita.com, Rabu, (13/11/2019).

Menurutnya, dalam beberapa sambutan yang disampaikan oleh Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah usai pelantikan pengurus KADIN Aceh periode 2019-2024 adalah bagaimana organisasi para pengusaha itu dapat mendukung kerja-kerja Pemerintah Aceh.

Titik tekan kepada KADIN terpilih yang pernah disampaikan Plt. Gubernur adalah mengembangkan dunia usaha, memperbaiki angka indikator makro ekonomi,menekan angka kemiskinan kemiskinan, inflasi dan lain-lain, katanya.

“Namun faktanya, jika organisasi itu harus membebankan anggaran daerah, tentu ini akan menjadi masalah baru dalam upaya mengejar ketertinggalan Aceh,” kata Alfian.

Pertanyaan mendasar yaitu, output apa yang ingin dicapai dengan pengalokasian anggaran tersebut kepada KADIN Aceh, yang notabenenya adalah tempot berkumpulnya para pengusaha.

“Kalau dibangun rumah dhuafa dennen anggarbn Rp85 juta sudah dapat 32 unit untuk rakyat Aceh,” kata Alfian.

Sejatinya, tambah dia, KADIN Aceh harus menjadi organisasi mandiri yang mampu membiayai oprasional lembaganya sendiri.

“Bukan malah sebaliknya dan ini sangat memalukan dimana selama ini narasi yang dibangun di tingkatan publik “pemberdayaa” ternyata hanya menggrogoti APBA, bukan inovasi atau kreatif yang seharusnya mareka lahirkan,” imbuhnya.

Dalam pandangan MaTA, tambah Alfian, proses pembahasan APBA Perubahan 2019 antara eksekutif dan legislatif terkesan tertutup dan sengaja hanya untuk melancarkan alokasi-alokasi anggaran semacam ini.

“MaTA mendesak Pemerintah Aceh secara tegas untuk membatalkan realisasi anggaran APBA kepada KADIN Aceh tersebut sehingga rasa keadilan rakyat Aceh terjaga,” pungkasnya.[]

Redaksi
Redaksihttp://www.acehkita.com
ACEHKITA.COM hadir sejak 19 Juli 2003. Kami bisa dihubungi via @acehkita, redaksi[at]acehkita[dot]com

Baca Tulisan Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Stay Connected

0FansLike
21,618FollowersFollow
23,600SubscribersSubscribe
- Advertisement -

TERBARU