BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Aceh menjelang pelaksanaan pemilihan umum menyita perhatian pelbagai kalangan di Aceh. Aktivis sipil dan mahasiswa menuding kekerasan bernuansa politik yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir tak terlepas dari lemahnya upaya penegakan hukum oleh pihak kepolisian di Provinsi Aceh.
Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh membeberkan data kekerasan yang terjadi selama kurun waktu April 2013 hingga awal Maret 2014. LBH mencatat terdapat 21 kali kasus kekerasan menjelang pemilihan umum di Aceh. Tak hanya kekerasan, LBH juga mencatat terjadinya 17 kasus pelanggaran pidana pemilu.
Direktur LBH Banda Aceh Mustiqal menyatakan, kekerasan menjelang pemilu itu berupa penganiayaan, pembakaran mobil, intimidasi, pembunuhan, penculikan, pengrusakan posko, dan pembakaran posko pemenangan partai atau calon anggota legislatif.
Menurut Mustiqal, kekerasan dan pelanggaran pidana pemilu tahun ini seperti mengulang tren kekerasan pada pemilu 2009 dan pemilukada 2012 lalu. Hal ini terjadi akibat lemahnya penegakan hukum.
“Penegakan hukum di Aceh lemah,” kata Mustiqal dalam konferensi pers bersama sejumlah organisasi sipil di Banda Aceh, Rabu (5/3/2014).
Menjelang pemilu, suhu politik Aceh memanas. Selain pencopotan umbul-umbul partai, kekerasan juga dipertontontan dengan intimidasi, pemukulan, penembakan, hingga pembunuhan. Teranyar, calon anggota legislatif dari Partai Nasional Aceh tewas setelah diberondong 42 butir peluru senapan serbu di Meukek, Aceh Selatan.
Tadi pagi, posko Partai Nasional Aceh di Kecamatan Geurudong Pase, Aceh Utara, dibakar orang yang belum diketahui identitasnya.
Organisasi masyarakat sipil seperti LBH Banda Aceh, Gerakan Antikorupsi Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, AJMI, dan Forum LSM Aceh menilai tingginya angka kekerasan menjelang pemilu ini tak terlepas dari lemahnya peran polisi dalam menangani pelbagai kekerasan. Mereka menilai polisi terkesan menutup mata terhadap kasus tersebut.
Koordinator Gerakan Antikorupsi Aceh Askhalani menyatakan, polisi seharusnya bisa mencegah terjadinya kekerasan dan melindungi masyarakat sipil dari kekerasan menjelang pemilihan umum ini. Namun, polisi baru bertindak ketika kekerasan terjadi. “Polisi seperti membiarkan kekerasan dan bukan melakukan proteksi,” kata Askalani.
Direktur Aceh Judicial Monitoring Institute Agusta Mukhtar malah menilai polisi tidak netral dalam menghadapi pemilihan umum ini. “Polisi tidak netral dan tidak tegas dalam menangani pelbagai kasus kekerasan,” kata Agusta.
Apalagi, sebut Agusta, kekerasan itu juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa di kalangan pendukung dan simpatisan partai politik peserta pemilu 2014. “Ini sangat kita sesalkan,” sebutnya.
Polisi juga dinilai lamban dalam menangani dan mengungkap kasus kekerasan politik di Aceh. “Polisi cenderung memasukkan kasus kekerasan itu dalam katagori kriminal,” kata Direktur Koalisi NGO HAM Aceh Zulfikar Muhammad.
Menurut Zulfikar, polisi menangani kekerasan beraroma politik yang menyebabkan warga negara kehilangan hak politiknya dengan undang-undang pemilihan umum, bukan pasal-pasal kriminal. “Efek pidana pada undang-undang pemilu tidak diterapkan. Ini karena tidak ada goodwill dari polisi,” kata Zulfikar.
Polisi menolak disebutkan melakukan pembiaran terhadap kekerasan yang terjadi menjelang pemilu. “Tidak ada pembiaran,” kata Kepala Kepolisian Daerah Aceh Brigadir Jenderal Husein Hamidi saat dihubungi Rabu (5/3/2014).
Husein Hamidi menyebutkan, polisi akan mengungkap kasus kekerasan yang terjadi di Aceh. “Pelaku pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum,” ujar Kapolda. []