BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Aceh dalam refleksi peringatan Hari Antikorupsi menilai tata kelola pemerintahan Aceh dalam kurun tiga tahun kepemimpinan Gubernur Irwandi Yusuf dan Wakilnya Muhammad Nazar sangat buruk.
“Kepemimpinan Irwandi-Nazar, bahkan sebagai pemerintahan terburuk yang pernah berkuasa di Aceh. Proses penegakan hukum kasus-kasus korupsi yang diemban institusi hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan juga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat Aceh,” kata koordinator Badan Pekerja FAKTA Indra P. Keumala dalam siaran pers yang dikirim ke acehkita.com, Selasa (9/12).
Indra mengatakan slogan pemerintahan Irwandi-Nazar yang transparan, akuntabel, dan antikorupsi sama sekali tidak tercermin dalam realitas kepemimpinan keduannya. Yang terjadi, kata Indra, justru sebaliknya tidak transparan, akuntabel, dan menafikan semangat anti-korupsi.
“Sejak dilantik awal 2007 lalu, Irwandi dan Nazar diharapkan mampu membawa perubahan di Aceh. Tapi Aceh kian terpuruk, masalah yang belum teratasi, justru semakin membesar,” ungkap Indra.
Salah satu contoh buruknya managemen pemerintahan Irwandi-Nazar yaitu kurang transparan dalam mengelola manajemen pembangunan, di mana kelompok sipil sangat sulit memperoleh dokumen anggaran. Selain itu, realisasian anggaran pembangunan sejak Tahun 2007 hingga memasuki akhir Tahun 2009 dipastikan tidak mencapai target, kata Indra.
Sementara itu, Miswar Fuady aktivis Solidaritas Gerakan Antikorupsi Aceh menilai kinerja Pemerintahan Irwandi-Nazar kerap mengabaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
“Angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh kian membengkak tapi pemerintahan Irwandi-Nazar lebih apresiatif pada program-program “mercusuar”. Misalnya rencana pembelian pesawat dinas, mobil mewah dan lawatan ke luar negeri,” kata Miswar Fuady. []