Joko Slamet salah seorang guru, menyebutkan, anak-anak Pulo Aceh sebenarnya punya potensi besar. Mereka tak kalah hebatnya dengan anak lain yang sekolah di daratan. Namun, ia menyayangkan kondisi guru yang tak taat aturan. Pegawai yang ditugaskan mengabdi di Pulo Aceh dikabarkan jarang datang ke sekolah. Dalam satu bulan, jika ditotal, mereka hanya datang mengajar 10 hingga 15 hari saja. “Jadinya status kita ya cuma sebagai guru pengganti di sini,” kata alumnus Universitas Negeri Semarang itu kesal.
Ketika acehkita.com mengunjungi SD Negeri Meulingge, pada September 2013 lalu, hanya Siswandi guru pelajaran olahraga yang berstatus pegawai yang ada di sekolah. Itu pun dengan kondisi yang tak sedikit pun mencirikan seorang pendidik.
Siwandi datang ke sekolah mengenakan celana jeans, baju oblong, sandal dan topi pet, lengkap dengan sebatang rokok yang terus mengepulkan asap di mulutnya. Tak sampai pukul sepuluh pagi, Siswandi pun berlalu, pergi meninggalkan sekolah.
“Jadinya ketika kita suruh anak-anak memakai sepatu, mereka bilang lagi ke kita ‘gurunya kok tidak pakai sepatu pak’,” kata Joko.
Kondisi serupa terjadi di SD Negeri Rinon. Dua kali kunjungan kami ke sana, hanya tiga guru kontrak yang terlihat mengontrol anak-anak. Padahal, di sekolah ini, ada lima pegawai negeri yang seharusnya bertugas.
“Jadinya betah guru bakti dan guru kontrak daripada PNS,” kata Hasan.
Hasan dan Joko mengibaratkan, pegawai yang bertugas di Rinon dan Meulingge layaknya wisatawan yang cuma datang untuk liburan. Hanya sesaat saja mereka tampak di sekolah, selebihnya menghabiskan waktu di Banda Aceh.
Masyarakat juga mengakuinya. Kondisi demikian terus berlarut sejak tsunami, 2004 silam. Sunardi Ibrahim, Keuchik Desa Gugop menyayangkan kejadian tersebut. Ia menyebutkan hal itu menjadikan sebagian murid bahkan tak mengenal guru mereka.
“Sampai ada yang lima bulan lebih nggak datang. Kalau datang cuma bertahan dua hari saja, setelah itu pulang lagi. Jadinya mereka ke sekolah hanya untuk memastikan posisi sekolah tidak berpindah,” ujar Sunardi kesal.
Sunardi yang juga menyekolahkan anaknya di SD Negeri Ule Paya Pulo Aceh menambahkan, pihaknya sering melaporkan hal itu kepada dinas pendidikan. Namun, tidak ada sebuah tindakan tegas, yang dapat mengubah hal tersebut.
“Faktanya demikian. Jadi tidak heran tamat SD mereka ada yang belum bisa membaca,” kata Sunardi.
Di Meulingge juga demikian. Padahal 40 tahun lalu, pendidikan di desa ini pernah bergeliat. Adalah Abdullah M. Saleh warga Aceh Besar daratan, yang membangun sekolah di Meulingge. Pria yang akrab disapa Pak Lah ini kemudian meninggalkan Pulo Aceh karena harus melanjutkan pendidikan di Banda Aceh. Sejak ia tinggalkan, kualitas perlahan menurun. Tak sedikit siswa yang kemudian ikut meninggalkan sekolahnya.
Beberapa tahun setelahnya, tokoh masyarakat membujuk Pak Lah untuk kembali ke Meulingge. Keuchik Desa Meulingge, M. Yacob menyebutkan, Pak Lah telah dianggap sebagai tokoh pendidikan oleh masyarakat di sana. Ketika warga menceritakan kondisi yang demikian, jelas saja Pak Lah sedih.
“Kenapa bisa demikian? Padahal ketika saya tinggalkan, kondisi pendidikan di Meulingge bagaikan pohon yang sudah berbuah banyak. Namun kemudian buah itu bergurguran satu per satu,” kata M. Yacob, mengutip perkataan Pak Lah tempo hari.
Pada tahun 2003, mimpi warga Meulingge untuk mendatangkan Pak Lah menjadi nyata. Ia kembali dengan tekad memajukan lagi sekolah di Meulingge. Namun naas, setahun berselang, tsunami meluluhlantakkan Pulo Aceh. Sekolah Dasar Meulingge rata dengan tanah. Kala itu, sekolah hanya berjarak beberapa meter dari laut.
“Dan anak Pak Lah ikut kena tsunami,” kenang Yacob. “Sejak saat itu kualitas sekolah terus menurun. Apalagi tingkat kesadaran orang tua juga kurang.”
***
[bersambung]