BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Herman Efendi menggelar pertemuan dengan para petinggi partai politik peserta Pemilihan Umum di Aceh, Jumat (7/2/2014) pagi. Pertemuan ini dimaksudkan agar para peserta pemilu mendeklarasikan ikrar untuk mewujudkan Pemilu Damai di Aceh.
Pantauan acehkita.com, pertemuan itu dihadiri oleh Kapolda,Pangdam iskandar Muda, Gubernur, Ketua DPRA, Wali Nanggore, Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh,perwakilan dari Partai Aceh, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura, PPP, PDI Perjuangan, Partai Daulat Atjeh, PKPI, Partai Bulan Bintang, Partai Nasdem, PKS, PKB, PAN. Tidak terlihat wakil dari Partai Nasional Aceh dalam pertemuan tersebut.
Informasi yang diterima acehkita.com, Partai Nasional Aceh menolak mengikuti pertemuan Ikrar Pemilu Damai tersebut. “Buat apa pergi, di sana kita duduk, sementara anak buah kami dikasari terus,” kata Ketua PNA kepada acehkita.com, Kamis kemarin.
Pada Kamis, 6 Februari, PNA mengirim surat resmi kepada Kapolda Aceh Irjen Herman Efendi, mengabarkan ketidakhadiran mereka dalam pertemuan menginisiasi Ikrar Pemilu Damai itu. Dalam surat itu, PNA menyampaikan lima alasan ketidakhadiran mereka.
“Kami sedang melayat ke rumah M Yuwaini (Ketua PNA Kuta Makmur –red.) yang meninggal dunia akibat aksi kekerasan,” kata Ketua PNA Irwansyah.
Dalam surat itu juga disebutkan, PNA menyampaikan sejumlah alasan dan pertimbangan tidak mengirimkan utusan pada pertemuan tersebut. “Ikrar Pemilu Damai yang diselenggarakan tidak menjawab subtansi permasalahan kekerasan politik yang menimpa kader-kader PNA yang terus berlangsung di lapangan, bahkan pada saat ini,” lanjut Irwansyah dalam suratnya.
Alasan selanjutnya, PNA menilai polisi belum melakukan tindakan nyata, tegas dan mengusut secara tuntas pelbagai kasus kekerasan politik yang terjadi di Aceh.
“Kepolisian tidak berusaha mengungkap dalang dan pemberi perintah terhadap kekerasan polisik yang terjadi sejak pilkada 2011 lalu,” ujar Irwansyah, yang akrab disapa Tengku Mukhsalmina itu.
PNA juga menilai adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan bermotif politik yang terjadi di Aceh. []