SUHU DINGIN Helsinki tak cukup membuat seisi ruangan di Koningstedt Manor, adem. Hari itu, suhu dingin tak berpengaruh banyak, justru perundingan antara delegasi Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka mendadak berubah panas. Gara-garanya, kedua belah pihak tidak bersepakat soal klausul partai-partai politik lokal.
Isu klausul partai lokal nyaris menggagalkan perjanjian damai antara RI dan GAM. Saat itu, seperti dikisahkan Munawar Liza Zainal, salah seorang supporting group perunding GAM, kedua belah pihak sama-sama kukuh pada pendiriannya: GAM meminta partai-partai lokal (local political parties) sebagai wadah bagi mereka dan masyarakat Aceh untuk berpolitik; sementara Indonesia tetap tidak mengizinkan partai lokal.
“Kajeut tatoup keudee,” kata Perdana Menteri GAM Malik Mahmud usai mengikuti perundingan tahap akhir di Helsinki, seperti diceritakan Munawar Liza dalam buku “Rekam Jejak Demokrasi Aceh”.
Delegasi GAM yang terdiri atas lima juru runding dan sejumlah tim pendukung, termasuk penasehat politik dari Australia Damien Kingsbury, kembali ke ruangan yang menjadi “markas” mereka di lantai dua Koningstedt Manor.
Munawar Liza melukiskan, saat itu mereka telah membungkus semua barang bawaan, bersiap meninggalkan Helsinki. Namun, tiba-tiba Damien Kingsbury berujar: “Coba turun ke bawah, siapa tahu ada delegasi Indonesia yang masih bisa diajak berbicara.”
M. Nur Djuli, salah seorang perunding, turun ke lobi Koningstedt Manor. Secara tak sengaja, ia bertemu dengan Hamid Awaluddin, kepala perunding Indonesia. Mereka berbicara akrab. Hingga akhirnya Djuli kembali ke “markas” di lantai dua. Sekitar 15 menit kemudian, pintu ruang tempat delegasi GAM berkumpul diketuk seseorang.
Munawar Liza yang berada dekat pintu meraih gagang dan membukanya. Mereka terkejut begitu melihat Hamid Awaluddin dan Sofyan Djalil berdiri di depan pintu “markas” GAM. “Saat itu delegasi dan tim pendukung GAM hanya melihat, mereka hanya mematung. Ada juga yang kesal,” kata Walikota Sabang periode 2007-2012 itu.
Hamid dipersilakan masuk dan berbicara serius dengan Malik Mahmud di depan semua tim GAM. “Setelah pembicaraan itu, suasana tegang kembali mencair,” kata Munawar Liza.
Suasana mencair karena Pemerintah Indonesia dan GAM sepakat menyetujui pembentukan partai-partai lokal di Aceh, dan mencari redaksi bahasa yang cocok. Waktu itu Damien Kingsbury langsung duduk di komputer dan menyusun draf poin tentang partai-partai politik lokal. Setelah beberapa kali koreksi, akhirnya disetujui seperti yang sekarang termaktub dalam poin 1. 2. 1 MoU Helsinki.
Setelah pertemuan informal itu, Indonesia akhirnya menyetujui kehadiran partai-partai politik lokal di Aceh. Dan kelak, seperti diketahui bersama, kedua belah pihak akhirnya menyepakati perjanjian damai yang menandai berakhirnya permusuhan tiga dekade di Aceh. Inilah babak baru demokrasi di Bumi Serambi Mekah.
Pemerintah Indonesia akhirnya mengizinkan pembentukan partai politik lokal di Aceh melalui Peraturan Pemerintah No 20/2007. Secara resmi, partai lokal diakui dan mengikuti sistem pemilihan umum sejak 2009. []
FAKHRURRADZIE GADE
