BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Polemik keabsahan Qanun Pilkada Aceh masih terus bergulir. Setelah mendapat penolakan dari gubernur, siang tadi tim Panitia Khusus Pembahasan Qanun Pilkada bertolak ke Jakarta untuk menemui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Namun, Gubernur Irwandi menilai Menteri Dalam Negeri tetap akan berpegang pada aturan yang ada.
“Saya pastikan Mendagri tidak akan mau bila diajak melawan konstitusi,” kata Gubernur Irwandi pada acehkita.com, Rabu (6/7) siang.
Menurut Irwandi, keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal 256 UU No 11/2006 tentang batasan calon independen merupakan keputusan final dan mengikat. Atas alasan itu pula, Irwandi ogah menandatangani Qanun Pilkada yang telah disetujui mayoritas anggota parlemen, pekan lalu.
“Saya tidak mau didikte (menandatangani qanun –red.) untuk melawan hukum,” ujar Irwandi. “Memang sekarang ada sekelompok orang yang merasa diri istimewa, lalu menginginkan hukum gravitasi tidak berlaku terhadap mereka.”
Tim Pansus yang bertolak ke Jakarta siang tadi dipimpin Adnan Beuransah. Sekretaris dan anggota Pansus, termasuk Abdullah Saleh ikut serta dalam tim. Selain bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, tim Pansus berencana akan melaporkan perkembangan Qanun Pilkada ke DPR RI, dan Komisi Pemilihan Umum.
“Waktu pembahasan rancangan qanun, kami berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri, DPR RI, dan KPU. Jadi ini kami melapor, bahwa qanun sudah selesai,” ujar Saleh.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta DPRA untuk kembali membahas dan memperbaiki Qanun Pilkada karena tidak memasukkan klausul calon perseorangan.
”Saya berharap, iya, supaya masih ada pembicaraan. Putusan MK sudah jelas, final, dan mengikat. Inspirasi adanya calon perseorangan, kan, juga dari Aceh. Masak, setelah aturan diadaptasi ke semua daerah, Aceh mundur,” tutur Gamawan di Jakarta, seperti dilansir Kompas, Selasa (5/7). []