MENGENAKAN jas abu-abu dipadu dasi merah marun, Zaini Abdullah berdiri di mimbar berwarna coklat. Setelah membereskan berkas pidato, ia meraih gagang mikrofon.
“Saudara pimpinan, ingatkan saya jika waktu telah habis,” kata Zaini Abdullah mengawali pidato pemaparan visi dan misi di hadapan anggota parlemen yang mengikuti sidang istimewa di DPR Aceh, 22 Maret lalu.
Zaini merasa perlu menyampaikan hal di atas karena dua kandidat yang menyampaikan visi dan misi sebelumnya: Irwandi Yusuf dan Darni M. Daud, diinterupsi anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh. Mereka diinterupsi karena dinilai telah menggunakan waktu maksimal yang diberikan pimpinan sidang.
Pria kelahiran Teureubue, Beureunuen, itu lama bermukim di Stockholm, Swedia. Bekas Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka itu mengasingkan diri ke salah satu negeri Skandinavia itu karena menjadi buronan kelas kakap aparat keamanan di Indonesia. Sejak Aceh Merdeka dideklarasikan di Pidie pada 4 Desember 1976, Zaini menjadi pengikut setia Hasan Tiro.
Di Swedia, tepatnya di Nordsborg, Zaini bekerja sebagai dokter umum. Ia berkali-kali menjadi juru runding ketika Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka duduk satu meja untuk membahas perdamaian di Aceh. Termasuk, perundingan lima tahap yang difasilitasi Presiden Martti Ahtisaari dari Crisis Management Initiative di Helsinki, Finlandia.
Pada 15 Agustus 2005, kedua belah pihak mencapai kata sepakat untuk mengakhiri konflik yang menewaskan tak kurang dari 15.000 jiwa. Zaini lantas kembali ke Aceh dan menjadi warga negara Indonesia. Pada pilkada 2012 ini, ia memutuskan mencalonkan diri sebagai gubernur berpasangan dengan Muzakir Manaf. Mereka diusung Partai Aceh, partai lokal yang meraih suara terbanyak pada pemilihan 2009 lalu.
Saat menyampaikan visi dan misi, Zaini menyoroti potensi sumber daya alam Aceh yang berlimpah, yang belum maksimal digunakan. Menurut Zaini, Aceh merupakan daerah yang mempunyai potensi alam yang besar, sehingga bisa menjadi jaminan bagi terwujudnya rakyat Aceh yang makmur dan sejahtera.
“Sejarah juga telah membuktikan bahwa kejayaan dan kemakmuran bangsa Aceh telah pernah diraih pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda,” kata Zaini.
Berkaca pada kegemilangan sejarah masa lampau dan dengan potensi alam yang dimiliki Aceh, Zaini berjanji akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh. Karena itu adalah amanah endatu.
“Untuk menegakkan martabat dan marwah bangsa Aceh yang sejahtera, berkeadilan, serta mandiri dalam menjalankan pemerintahan di Aceh nantinya,” ujarnya.
Zaini menyorot sembilan permasalahan yang dihadapi masyarakat Aceh ke depan, yaitu: belum optimalnya pelaksanaan UU Pemerintaha Aceh sebagai wujud MoU Helsinki; masih tingginya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; pelaksanaan nilai-nilai dinul Islam di Aceh yang belum maksimal.
Selain itu, Zaini juga menilai angka kemiskinan di Aceh masih tinggi; tingkat pengangguran terbuka juga masih tinggi; keterlibatan swasta dalam pembangunan masih rendah; sektor koperasi dan usaha kecil menengah belum berkembang dengan baik; rendahnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam; dan pertumbuhan ekonomi Aceh yang masih rendah.
Karena itu, jika nanti terpilih, pasangan ini berjanji akan memperbaiki tata kelola pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian turuan UU Pemerintahan Aceh untuk menjaga perdamaian yang abadi.
Kemudian, Zaini berjanji akan menerapkan budaya Aceh dan nilai-nilai Islam di semua sektor masyarakat; memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumberdaya manusia; melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi, dan berkelanjutan; mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam.
Zaini berkali-kali menekankan pentingnya menjalankan roda pemerintahan Aceh berlandaskan Undang-undang No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai wujud MoU Helsinki.
“Ini untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan Aceh yang efektif dan efisien sebagaimana yang telah dituangkan dalam undang-undang tersebut, guna tercapainya masyarakat Aceh yang mandiri, makmur, dan sejahtera dalam bingkai NKRI,” kata dia. [Pernah dipublikasikan di acehkita.com, 22 Maret 2012]