BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh, menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Perubahan Kurikulum Berbasis Kampus Merdeka 2020. Kegiatan dipandu oleh Wais Alqarni, turut dihadiri rektor Unsyiah, yang sekaligus membuka acara, pada Kamis (16/7/2020).
Dalam Sambutannya, Rektor Unsyiah Prof. Samsul Rizal menyampaikan bahwa Merdeka Belajar: Kampus Merdeka, bukan hanya sekedar bebas tidak menentu arah, namun masih tetap ada batasan-batasan yang mengatur. Oleh sebab itu, perguruan tinggi harus memberikan kompetensi dasar yang mampu memberikan pondasi bagi calon sarjana yang akan lulus.
Dalam kesempatan tersebut, Rektor Unsyiah mengatakan pentingnya Pendidikan karakter. Membangun karakter mahasiswa bukan perkara mudah. Jangankan via daring, dari tatap muka saja kadang kita juga sudah kesulitan membangun karakter mahasiswa apalagi kita harus mengubahnya menjadi daring.
Menurutnya, memberikan integritas pada mahasiswa lebih penting daripada ilmu terapan. “Karena ilmu tersebut sudah mudah untuk didapat (google, yahoo, dan sebagainya). Oleh karena itu, dengan adanya kampus merdeka, paling tidak kurikulumnya harus jelas, begitu juga dengan kompetensinya,” kata Prof Samsul.
Kepala Perencanaan Kemendikbud Dr. M. Samsuri dalam pemaparannya menerangkan bahwa kebijakan Merdeka Belajar Perguruan Tinggi memberikan ruang kepada kampus untuk memiliki keleluasaan membangun kurikulum bagi lulusan lebih berkualitas.
Adanya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, memberikan keluwesan kepada perguruan tinggi dalam hal pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan kampus untuk menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum, serta hak belajar tiga semester di luar program studi.
Luthfi Makhasin, sebagai narasumber kedua pada FGD ini menyampaikan beberapa poin terkait dengan kebijakan kampus merdeka dalam hal perubahan kurikulum. Seperti landasan hukum, panduan penyusunan kurikulum, tantangan dan peluang, peta/taksonomi keilmuan dan irisannya dengan Fakultas serta peran penting dari Asosiasi/forum Prodi.
“Dengan memiliki paling tidak beberapa poin itu, akan mempermudah semua pihak di lingkungan kampus dalam menyusun kurikulum kampus merdeka, terutama bagi setiap program studi (prodi),” kata Ketua Apsipol itu.
Narasumber internal dari LP3M Unsyiah, Dr Sofia, mengatakan untuk memudahkan pengimplementasian kebijakan Kampus Merdeka terkait dengan perubahan kurikulum di lingkungan Unsyiah, pihaknya sudah menyiapkan Tim. “Tim ini sangat dibutuhkan untuk percepatan penyusunan kurikulum. Misalnya saja, saat ini Unsyiah sudah memiliki buku panduan (MB-KM_merdeka belajar kampus merdeka) yang diterbitkan oleh internal Unsyiah,” sebutnya.
FGD yang dihadiri beragam peserta di seluruh Indonesia ini ditutup oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik, Prof. Marwan. “Beberapa hal sudah kita dengar dalam diskusi tadi, sedikit banyak kita sudah memahami cara merancang kurikulum yang bisa meningkatkan kompetensi mahasiswa,” katanya.
Wakil Rektor melanjutkan, fakultas dan jurusan harus mempersiapkan dengan baik, agar memberikan kemudahan kepada setiap mahasiswa dalam menyesuaikan diri dengan kurikulum Kampus Merdeka.
Usai FGD, Wakil Dekan I Bidang Akademik Fisip Unsyiah, Dr. Effendi Hasan, mengatakan diskusi online tersebut sangat barguna bagi Unsyiah, terutama Fisip dalam mempersiapkan kurikulum berbasis Kampus Merdeka.
“Tujuan akhirnya adalah bagaimana melahirkan kurikulum yang tepat sehingga memudahkan mahasiswa dalam belajar dan menyesuaikan diri nantinnya dengan cita-cita Kampus Merdeka,” tutup Effendi. []
