Di Balik Kisruh Penggusuran (1)
Saiful Mahdi*
Hampir semua kita pernah membaca atau menonton berita penggusuran. Penggusuran Rakyat dari tanahnya. Penggusuran pedagang dari lapaknya. Warga digusur dari desanya. Rakyat tergusur dari lahannya. Masyarakat adat kehilangan hak atas wilayah adatnya.
Yang tergusur biasanya masyarakat biasa, rakyat kecil, masyarakat adat, kaum marginal, kelompok rentan, atau orang miskin. Alasan penggusuran diantaranya “demi pembangunan”, “demi kesejahteraan”, “demi pendidikan”, “sesuai aturan dan undang-undang”, atau “untuk kepentingan umum”.
Untuk itu, tanah dan lahan Rakyat dikosongkan untuk pembangunan jalan tol hingga sirkuit balap internasional. Hutan dan wilayah adat dijadikan hutan tanaman industri atau kawasan pertambangan. Kampung kumuh dijadikan pemukiman mewah. Lapak pedagang informal disulap jadi mal megah. Kawasan pantai sampai gunung disulap jadi kawasan resor mahal.
Berita penggusuran kian kerap. Dulu menimpa rakyat paling jelata. Belakangan prajurit, polisi, dan pegawai negeri juga mengalaminya. Terutama mereka yang tinggal di asrama dan perumahan dinas pada lahan strategis yang diincar pengembang. Ini fenomena yang makin sering terjadi di wilayah urban, pusat-pusat pertumbuhan, terutama di Pulau Jawa.
Dulu kita hanya menonton kepiluan warga yang digusur lewat tv. Fenomena metropolitan yang masih terbilang. Seiring pembangunan yang makin gencar, dan pemilik modal yang kian rakus, fenomena itu bergeser ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Pengembang mengincar kawasan strategis di berbagai kota. Pengusaha industri ekstraktif terus meluaskan lahannya sampai desa-desa, sawah dan hutan, laut dan gunung.
Pada berbagai episode kisruh penggusuran atau “penertiban” itu, negara lebih sering hadir bersama dan untuk pengusaha dan atau penguasa setempat. Aparat negara dikerahkan. Kepentingan pengusaha dan penguasa dibela. Rakyat didorong, disepak, dipentung, dipukul, disiram, dibanting, diseruduk, diinjak, dilukai, bahkan ditembaki. Sampai mereka terusir, tergusur.
Bagi korban dan penyintas, inilah yang paling menyakitkan. Negara tidak hadir untuk mereka. Sebaliknya, mereka bukan hanya dibelakangi negara, tapi dijadikan “musuh negara”. Aparat negara dihadap-hadapkan melawan warga negara. Demi kepentingan pemilik modal dan pengusaha yang segelintir, sedikit, terbilang. Warga yang banyak, demos, dikorbankan. Pemilik sah dan penentu eksistensi negara justru seolah jadi musuh negara karena berhadap-hadapan dengan “aparat negara”.
Penggusuran di kampus
Bagi kita yang di Aceh, atau wilayah Indonesia lainnya yang tidak terlalu padat, penggusuran itu terasa jauh. Tapi itu dulu. Geliat pembangunan dan ekspansi modal telah kian mendekatkan penggusuran atau “penertiban” dengan kita. Bahkan telah merasuki benteng terakhir moral, etika, integritas, dan karakter bangsa: kampus.
Sebelumnya penggusuran, termasuk penggusuran asrama prajurit dan rumah dinas pegawai negeri, terutama dosen, hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Sebagian di antaranya disertai kisruh.
Sebelumnya mungkin kita berpikir hal itu tak akan terjadi di tempat kita. Di lingkungan kita. Di depan mata kita. Apalagi sampai kita alami sendiri. Tapi ilmuwan dan para pemikir sebenarnya sudah memperkirakan itu akan terjadi. Kapitalisme yang predatoris akan memangsa siapa saja. Ia butuh lahan dan sumber daya alam yang tak terbatas.
Korban pertama dan utama memang Rakyat jelata dan bentang alam tempat hidup mereka. Mereka yang lemah secara sosial-ekonomi. Tapi ekspansi rakus kapitalisme juga akan menelan kelas menengah dan mereka yang terdidik. Termasuk para dosen yang berpendidikan tinggi. Terutama mereka yang tak terkonsolidasi dan tak punya daya tawar apapun di depan penguasa korup dan pengusaha rakus.
Secara teoritis, demos memang lebih sulit mengonsilidasikan diri ketimbang penguasa dan pengusaha. Selain karena demos itu jauh lebih banyak, insentif untuk bersatu tak begitu jelas pada jangka pendek. Sebaliknya, penguasa dan pengusaha punya insentif ekonomi-politik yang jauh lebih besar untuk berselingkuh dan bersatu. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Apalagi di tengah ekonomi-politik oligarkis seperti yang tengah memuncak di Indonesia saat ini. Everyone wants to be on the winning side!
Daya rusak kapitalisme predatoris juga sudah dicatat dalam berbagai laporan ilmiah dan dibuktikan secara empiris di berbagai belahan dunia. Meskipun sepintas ia terlihat seperti perlombaan pembangunan, perlombaan menjadi yang terbaik—Indonesia menjadi 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia, misalnya—ia sebenarnya adalah sebuah perlombaan menuju kehancuran. It is a race to the bottom.
Sayangnya, ilusi pembangunan dan pertumbuhan itu justru kini menghinggapi kalangan kampus juga. Demi menjadi kampus terbaik, world-class university, pembangunan besar-besaran dilakukan. Celakanya, di hampir semua kampus pun pembangunan selalu lebih sering dimaknai sebagai pembangunan fisik. Pembangunan gedung-gedung baru nan megah dan berbagai fasilitas fisik lainnya.
Sebagian disertai penghancuran bangunan lama dan perusakan lingkungan sekitarnya, termasuk cagar sejarah-budaya dan warisan tak benda. Penggusuran kadang menyertainya. Termasuk penggusuran rumah dinas dosen, para maha-guru yang terhormat, seperti yang terjadi di sebuah kampus di Aceh pada 1 November lalu.
Fokus pada pembangunan fisik ini terjadi merata. Termasuk di kampus-kampus yang penguasa dan akademisinya mengkritisi pembangunan pendidikan menengah yang berorientasi fisik semata. Bahkan di saat hampir semua kegiatan kampus dilakukan secara daring (online).
Pendidikan daring bagi sebagian memang dikenal sejak berkecamuknya wabah Covid-19. Tapi model pendidikan digital tak kan berhenti dengan berakhirnya wabah. Model pendidikan serba daring justru akan makin menguat, lebih efisien, dan lebih terjangkau. Lantas kenapa kita masih berlomba membangun berbagai gedung dan fasilitas fisik? Sementara fasilitas, pengetahuan, dan budaya berteknologi-informasi-komunikasi (TIK) kita masih tertinggal?
Sudah menjadi rahasia umum bahwa kepentingan ekonomi-politik memang gandrung pembangunan fisik. Dananya besar. Hasilnya cepat dan konkret, sehingga mudah diklaim sebagai “keberhasilan” dan menjadi “legasi” bagi penguasa. Tapi ia juga rentan jadi lahan “basah” untuk berbagai bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kasus Angelina Sondakh adalah bukti. Anggota DPR RI ini menjadi terpidana korupsi pengaturan anggaran berbagai proyek di empat kampus pada tahun 2013. Pada tahun 2012, KPK sempat memanggil 16 rektor terkait kasus Angelina.
Eh, tapi KPK nya beda ya sekarang? (Bersambung)
*Saiful Mahdi, anggota Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), dosen Jurusan Statistika, FMIPA Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Isi tulisan adalah pandangan pribadi. Email: [email protected]
