BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan berharap agar pembahasan ulang Rancangan Qanun Pemilihan Kepala Daerah Aceh bisa segera dirampungkan. Paling lambat, pada 19 September Qanun Pilkada sudah rampung.
Waktu dua minggu yang diberikan kepada DPRA untuk membahas ulang rancangan qanun itu telah disepakati antara DPRA, Gubernur, KIP, dan partai politik, serta sejumlah elemen masyarakat dalam pertemuan tingkat tinggi di Jakarta, 3 Agustus lalu.
Pemerintah Aceh telah menyerahkan Rancangan Qanun Pilkada yang baru kepada DPRA pada 16 Agustus lalu. Saat ini, Rancangan Qanun itu masih berada di Badan Legislasi untuk ditelaah. Sekretaris Badan Legislasi Abdullah Saleh menyebutkan, pihaknya sudah dua kali melakukan penelaahan Rancangan Qanun Pilkada itu.
“Dari beberapa kali pertemuan, hampir rampung pekerjaan kami di Banleg,” kata Abdullah Saleh. “Dalam dua hari ini sudah bisa kita sampaikan hasil kerja Banleg ke pimpinan. Kami berharap untuk bisa laporkan secepat mungkin.”
Djohermansyah menyambut baik langkah Badan Legislasi. Diharapkan Badan Legislasi bisa segera merampungkan telaahannya. “Kita minta agar di Banleg itu segera selesai, lalu ke Badan Musyawarah untuk bisa dijadwalkan pembahasan qanun kembali,” kata Djohermansyah Djohan.
Begitu Qanun Pilkada disahkan, kata Djohermansyah, per tanggal 20 September Komisi Independen Pemilihan Aceh kembali bisa melaksanakan tahapan pilkada seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Kita harapkan tanggal 8 Februari, sudah terpilih gubernur,” kata dia.
Djohermansyah Djohan optimistis gubernur Aceh yang baru sudah dilantik pada 8 Februari. “Jadwal itu akan terkejar, dengan catatan dilakukan penjadwalan kembali pilkada, yang tadinya 14 November, kita geser sedikit,” lanjutnya. []