BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Sedikitnya 73 pasang calon kepala daerah yang maju melalui jalur perseorangan berkumpul di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Senin (18/7). Mereka menggugat usul partai politik lokal dan nasional untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Kandidat bupati/walikota yang hadir di antaranya: Munir Azis (Sabang), Mastur Yahya (Aceh Timur), Akmal Ibrahim (Aceh Barat Daya), Nazaruddin Ibrahim (Aceh Utara), Sri Wahyuni (Bener Meriah). Kandidat Gubernur Irwandi Yusuf datang pada pukul 10.48 WIB. Ia tidak datang besama pasangannya. Sedangkan Abi Lampisang, kandidat gubernur, diwakili utusannya.
Ghazali Abbas Adan, ketua panitia pelaksana yang juga kandidat bupati Pidie, menyebutkan, tahapan pilkada yang telah ditetapkan Komisi Independen Pemilihan Aceh tidak boleh ditunda.
“Tidak ada alasan untuk menunda pilkada,” kata Ghazali di hadapan 73 pasang kandidat yang datang dari 23 kabupaten/kota.
Pertemuan ini membahas draf dukungan terhadap pelaksanaan pilkada damai dan tepat waktu, serta pernyataan menyikapi usulan 17 partai politik nasional dan lokal yang meminta Presiden Yudhoyono menunda pilkada.
Sejumlah kandidat menyampaikan pandangannya mengenai penundaan pilkada dan legalitas calon perseorangan. Akmal Ibrahim, calon independen bupati Aceh Barat Daya, mengatakan, usul penundaan pilkada sama saja dengan meminta agar Presiden Yudhoyono melanggar undang-undang. Sebab, alasan penundaan pilkada Aceh tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negeri ini.
“Permintaan ini tidak rasional, untuk menjebak Presiden melanggar undang-undang,” kata Akmal, yang juga bupati petahana (incumbent).
Di Undang-undang No 32/2004, penundaan pilkada bisa dilakukan jika suatu daerah berada dalam keadaan rusuh, bencana alam, perang. Pekan lalu, Kapolda Aceh Inspektur Jenderal Iskandar Hasan menyebutkan situasi keamanan masih kondusif. “Walaupun ada peningkatan suhu politik, tapi belum mengkhawatirkan,” kata Kapolda. []