BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Pemilihan kepala daerah di Pidie yang sempat menemui kendala sepertinya bakal segera ada jalan keluarnya. Sebab, Pemerintah Kabupaten Pidie akan segera mencairkan dana pilkada kepada Komisi Independen Pemilihan setempat.
Pilkada Pidie sempat terhambat, karena KIP mengaku tak mempunyai dana untuk menjalankan tahapan pemilihan. Pasalnya, dana pemilihan sebesar Rp22,7 miliar diblokade oleh Pemerintah Kabupaten Pidie.
Bupati beralasan, pemblokiran dana dilakukan karena regulasi pilkada Aceh tidak jelas. Pemblokiran itu juga dilakukan setelah adanya perintah dari DPRK yang didominasi Partai Aceh. Akibatnya, KIP Pidie menghentikan tahapan dan mengajukan penundaan pilkada ke KPU.
Kini, setetalah Partai Aceh mengikuti pilkada, dana untuk pilkada Pidie akan segera dicairkan Pemerintah Kabupaten. “Sekarang tidak ada masalah. Tapi memang dari dulu tidak ada masalah, cuma karena (dulu) regulasi pilkada belum sesuai (UUPA),” kata Bupati Pidie Mirza Ismail kepada acehkita.com, Jumat sore.
Mirza menambahkan, Pemkab Pidie akan segera menyalurkan dana ke KIP agar tahapan pilkada bisa segera dilanjutkan. “Kita upayakan pilkada Pidie bisa bersamaan dengan daerah lain. KIP sudah kita temui, dan berharap pilkada dijalankan sesuai dengan tahapan,” ujar Mirza.
Ia berharap pemilihan bupati dan gubernur di Pidie bisa dilaksanakan secara bersamaan bersama 16 kabupaten/kota yang lain. “Pilkada bisa berjalan sesuai dengan pilkada gubernur dan bupati di daerah lain,” sebutnya.
Perubahan sikap ini tak terlepas dari keikutsertaan Partai Aceh dalam pilkada setelah adanya putusan sela Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan KIP membuka lagi pendaftaran selama tujuh hari.
“Saya sangat senang dengan masuknya PA sebagai calon,” tandas Mirza yang dikabarkan akan dicalonkan lagi sebagai bupati berpasangan dengan Sardjani Abdullah, ketua Komite Peralihan Aceh Pidie. []