COX’S BAZAR | ACEHKITA.COM – Musim hujan baru berlalu di Bangladesh. Setiap tahun dari Juni hingga Oktober, hujan lebat melanda negara ini. Bagi satu juta pengungsi etnis Rohingya yang tinggal dekat perbatasan Myanmar, hanya ada sedikit perlindungan dari ganasnya alam atau perbuatan manusia.
Kamp pengungsian Cox’s Bazar di tenggara Bangladesh menyatukan lebih dari 30 kamp yang terbuat dari bambu dan terpal darurat. Keluarga-keluarga pengungsi Rohingya tinggal di lingkungan yang padat, menggunakan toilet umum dan fasilitas air seadanya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melukiskan Muslim Rohingya sebagai “minoritas paling teraniaya di dunia”. Kondisi kelangsungan hidup warga Rohingya di Bangladesh merupakan akibat dari dampak buruk alam dan kehidupan serba kekurangan di kamp.
Rohingya adalah etnis minoritas Muslim di Myanmar, negara yang sebagian besar warganya beragama Buddha, sejak abad ke-12. Menurut Organisasi Nasional Arakan Rohingya (ARNO), mereka sudah menetap turun temurun di Arakan – kawasan yang kini dikenal Rakhine selama berabad-abad.
Mereka mengalami penganiayaan di tangan militer sejak negara itu merdeka dari Inggris, pada 1948. Tapi, Rohingya pada awalnya diberi identitas atau bahkan kewarganegaraan berdasarkan ketentuan generasi. Malahan, beberapa warga Rohingya pernah bertugas di parlemen.
Keadaan berubah drastis bagi Rohingya setelah kudeta militer tahun 1962. Semua warga negara diwajibkan harus punya kartu registrasi nasional. Warga Rohingya hanya diberi kartu identitas asing, sehingga membatasi mereka mendapatkan pekerjaan, akses pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Ketika undang-undang kewarganegaraan yang diberlakukan tahun 1982, penderitaan Rohingya semakin nyata. Pasalnya, Rohingya tak diakui oleh junta militer sebagai suku dari 135 etnis resmi di Myanmar. Pemerintah junta militer juga melarang mereka mendapatkan kewarganegaraan, sehingga sejak saat itu efektif tak punya kewarganegaraan (stateless).
Akibatnya, keluarga-keluarga Rohingya tak mendapatkan hak dan perlindungan dasar, sehingga membuat mereka sangat rentan terhadap eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual serta berbagai tindakan keji lainnya.
Pada 2015 hingga 2017, militer Myanmar dibantu biksu Buddha garis keras melancarkan operasi pembersihan Rohingya di Rakhine, sehingga menyebabkan hampir sejuta orang menyelamatkan diri ke negara tetangga Bangladesh. Perkampungan dan rumah-rumah warga Rohingya dibakar rata dengan tanah.
Pada Juli 2023, setidaknya 931.960 pengungsi Rohingya tercatat tinggal di 33 kamp di Distrik Cox’s Bazar, Bangladesh. Kondisi ini menjadikan Cox’s Bazar sebagai salah satu kamp pengungsian terpadat di dunia. Kamp seluas 24 kilometer persegi itu rentan terhadap tanah longsor dan aksi preman yang mengancam keselamatan pengungsi.
Selain itu, sebanyak 30.456 pengungsi tambahan ditampung di Kamp Bhasan Char – pulau berlumpur terpencil di wilayah Teluk Benggala yang didirikan Pemerintah Bangladesh, pada Desember 2020.
“Rumah Bambu Terpal”
Terdapat hampir 200.000 kepala keluarga tinggal di tempat penampungan terbuat dari bambu dan terpal.
Badan-badan bantuan seperti Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), PBB dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) menyediakan bahan-bahan bagi pengungsi untuk membangun tempat penampungan mereka sendiri dengan bambu yang diperoleh secara lokal. Namun, “rumah bambu terpal” ini tak banyak memberi perlindungan terhadap hujan deras, banjir, dan tanah longsor.
“Saya terkena dampak banjir tahun lalu,” kata Abdumonab. “Hujan deras terjadi pada malam hari. Ada saluran air di samping tempat tinggal saya, tetapi air masuk melalui semua saluran air. Saluran tersumbat, jadi air masuk ke tempat penampungan saya.”
Abdumonab butuh waktu dua hari untuk membersihkan ‘rumah bambu”, tempat dia tinggal bersama istri, anak perempuannya, ibu dan saudara-saudaranya.
Menurut Dewan Pengungsi Norwegia (NRC), satu tempat penampungan menghabiskan biaya sekitar $1.200 (Rp18 juta lebih), tapi “rumah bambu terpal” itu sering kali harus dibangun ulang karena rusak akibat terjangan hujan lebat.
PBB merekomendasikan kamp pengungsian harus menyediakan ruang minimal 45 meter persegi per orang. Ini mencakup seluruh wilayah hidup termasuk perumahan dan sanitasi.
Namun menurut badan pengungsi PBB, UNHCR, hanya enam dari 33 kamp di Cox’s Bazar yang memenuhi standar ini dan 24 di antaranya berada dalam kondisi kritis yaitu 29 meter persegi atau kurang bagi satu orang.
Tempat penampungan paling padat adalah Kamp 3, di mana hanya tersedia 12 meter persegi per orang. Ini setara dengan melakukan semua aktivitas sehari-hari di ruangan berukuran hanya 3,5m x 3,5m – seukuran kamar tidur.
Sahat Zia Hero adalah seorang relawan yang juga fotografer lepas. Ia tinggal di Balukhali (Kamp 11) bersama keluarganya. Total ada 11 orang tinggal di rumah bambunya – termasuk kakeknya yang sekamar dengan dua adik laki-laki Hero.
“Dari skala makro, Anda melihat satu juta orang di kamp-kamp dan ingatlah bahwa ini untuk sementara waktu. Pembatasan yang diberlakukan terhadap pengungsi dan warga Rohingya adalah semua hanyalah bangunan sementara. Jadi, mereka tinggal di tempat penampungan bambu selama enam tahun terakhir dan hidup di balik kawat berduri,” papar Arunn Jegan, Kepala Misi Bangladesh dari Medecins Sans Frontieres (MSF).
“Jika Anda bisa membayangkan 5 sampai 6 orang tinggal di sebuah shelter bambu kecil, maka tak ada privasi bagi perempuan dan itu salah satu alasannya mereka orang-orang paling terdampak di kamp ini.”
Sanitasi Buruk
Kondisi tempat tinggal sempit juga menyebabkan sanitasi yang buruk dan penyebaran penyakit. Hero, yang bekerja sebagai relawan kemanusiaan mengatakan, banyak orang menderita demam berdarah dan penyakit lain termasuk yang ditularkan melalui air dan infeksi kulit karena kurangnya kebersihan dan akses pada air dan sanitasi yang layak.
Menurut standar UNHCR, toilet umum tidak boleh dipakai bersama oleh lebih dari 20 orang selama fase darurat di kamp. Tapi, pada akomodasi jangka panjang, satu jamban harus diperuntukkan bagi satu keluarga (4-6 orang).
Sebanyak 19 dari 33 kamp di Cox’s Bazar beroperasi tak sesuai pedoman PBB. Kamp pengungsian Kutupalong kondisinya sangat buruk. Di sana, setiap toilet dipakai bersama oleh rata-rata 54 orang.
“Kami melakukan survei baru-baru ini… dan ternyata banyak toilet meluap, tidak dapat dipakai karena tidak memiliki penerangan yang memadai. Jadi, meski infrastrukturnya sudah ada, fasilitasnya sendiri belum memadai,” ujar Jegan.
Kamar mandi biasanya terletak di bangunan bilik kecil yang tersebar di sekitar kamp. Menurut standar UNHCR, satu kamar mandi tak boleh dipakai bersama oleh lebih dari 50 orang. Sekali lagi, kamp pengungsian Kutupalong yang dihuni 17.768 jiwa berada dalam situasi paling memprihatinkan karena rata-rata 224 orang berbagi kamar mandi yang sama.
Kebersihan dan sanitasi air yang buruk juga berkontribusi terhadap penyebaran kudis, penyakit kulit yang menular.
“Anda bisa melihat permasalahan seperti kudis terjadi saat ini. Kita punya wabah kudis terbesar yang pernah terjadi di dunia. Lebih dari 40 persen populasi mengidapnya – itu berarti lebih 400.000 orang,” kata Jegan.
Meski air dari sumur bor sangat penting bagi pengungsi Rohingya, mereka dihadapkan pada sumber air lebih berbahaya ketika musim hujan dimulai. Banjir dan tanah longsor membuat banyak fasilitas dasar tidak berguna, sementara ketakutan yang sangat besar terhadap dampak curah hujan membayangi banyak warga.
“Banyak sekali orang yang bahkan tak bisa tidur pada malam hari apabila terjadi hujan. Kami takut anak-anak akan meninggal karena sebagian besar pengungsi yang tinggal di dataran tinggi (terancam tanah longsor),” kata Abdumonab.
“Salah satu hal paling penting bagi kesehatan dan kesejahteraan mental seseorang ialah akses air, yang membantu mereka membersihkan diri, membantu mereka memiliki kehidupan yang bermartabat, membantu mereka memasak, bersih-bersih… dan ketika kekurangan air, hal ini menimbulkan masalah,” jelas Jegan.
Sebagian besar beban mental yang dihadapi pengungsi berakar pada ketidakpastian situasi untuk bisa pulang ke rumah mereka. Awal tahun ini, Bangladesh dan Myanmar mengumumkan percontohan untuk memulangkan sekitar 1.100 orang ke Myanmar, meskipun PBB menyatakan kondisinya tidak tepat.
“Bangladesh frustrasi dengan beban yang mereka tanggung sebagai tuan rumah, namun mengembalikan pengungsi ke negara bawah kendali junta Myanmar yang kejam hanya akan memicu eksodus baru yang menghancurkan,” kata Human Rights Watch dalam sebuah pernyataan, Mei lalu.
“Pemerintah Myanmar tak menerima kami kembali ke negara kami dengan bermartabat, kewarganegaraan, atau hak yang layak kami dapatkan. Ada banyak orang tua, laki-laki dan perempuan yang selalu berbicara tentang bagaimana suatu hari nanti, ‘kita akan bisa kembali ke negara kita sendiri dengan hak-hak kita’, kata Abdumonab.
“Kondisi di sini menjadi beban mental bagi kaum muda, orang lanjut usia, dan anak-anak, karena sebagian besar pengungsi tidak memiliki pekerjaan, tak memiliki sumber penghasilan, mereka tidak dapat menghidupi keluarganya, mereka tidak boleh pergi ke mana pun dan mereka tidak bisa kembali ke negaranya sendiri.”[al-jazeera]
