LANGSA, ACEHKITA.COM – Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Aceh Fahrul Rizha Yusuf mengajak mahasiswa dan civitas akademik Universitas Samudra Langsa untuk ikut berperan dalam menjaga kualitas pemilu yang bersih dari pelanggaran.
“Penegakan hukum pemilu akan sukses, bila semua pihak berperan. Kita semua berkewajiban untuk mengawal agar kecurangan pemilu dapat diminimalisir,”ujar Koordinator Divisi Penanganan Panwaslih Aceh, Fahrul Rizha Yusuf saat mengisi “kuliah pakar” dalam program kampus merdeka di Universitas Samudra Langsa, Senin 6 Desember 2021.
Dia menambahkan kalangan kampus dalam hal ini mahasiswa dan civitas akademika merupakan elemen penting untuk terlibat dalam proses pemilu, baik untuk berjalannya regulasi, maupun segala bentuk partisipasi dalam menimalisir segala potensi pelanggaran pemilu, begitu juga dengan kewenangan dan fungsi yang dimiliki oleh lembaga Bawaslu dalam usaha dan upaya mencegah atau menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi.
“Diantara sejumlah kewenangan, Panwaslih memiliki kewenangan menangani pelanggaran Administrasi pemilu, Memediasi dan atau Menadjudikasi Sengketa Pemilu, dan menangani kasus pidana bersama Gakkumdu,” tambah Fahrul.
Selain itu Fahrul juga memaparkan pada pemilu 2019 ada 388 dugaan pelanggaran pemilu, sebanyak 191 merupakan temuan, dan 197 adalah laporan. Sementara ditindaklanjuti sebanyak 239 kasus, ke 239 tersebut meliputi kasus; kasus pelanggaran administrasi 70 kasus, kode etik 51 kasus, pidana 94 kasus, dan pelanggaran lain sebanyak 24 kasus. Selain yang ditindaklanjuti ada 149 kasus yang tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil atau materil.
Mantan aktivis gerakan mahasiswa itu mengajak dan memberikan dengan memotivasi agar mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa untuk berperan dalam usaha-usaha membangun gerakan intelektual muda guna meningkatkan kualitas demokrasi diberbagai saluran yang tersedia. “Jikapun ingin menjadi bagian dari aktor politik jadilah aktor dengan ideologis yang mendukung peningkatan kualitas demokrasi untuk kesejahteraan rakyat. (*)
