Tuesday, July 7, 2020

17 Tahun Darurat Militer Aceh: Merawat Ingatan Kolektif Dampak Kekerasan

Must Read

Bandara SIM

Pekerja membangun gedung tambahan di bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar. Kegiatan operasi polisi memberantas jaringan teroris...

Anggaran Rehab Rumah Kapolda di APBA Langgar Hukum

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Gerakan Respon Hukum Cepat mendesak Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk membatalkan plot anggaran...

Lawan Catur di Ulang Tahun Rongsokan

DARUSSALAM | ACEHKITA.COM -- Memperingati hari jadi yang kesepuluh, Teater Rongsokan, kelompok teater mahasiswa Ar-Raniry, mementaskan drama "Lawan Catur"...

Belanda Siapkan RUU Tanam Ganja

AMSTERDAM | ACEHKITA.COM - Majelis rendah Parlemen Belanda mendukung rancangan undang-undang (RUU) menanam ganja, dengan selisih suara tipis. RUU tersebut...
Redaksi
Redaksihttp://www.acehkita.com
ACEHKITA.COM hadir sejak 19 Juli 2003. Kami bisa dihubungi via @acehkita, redaksi[at]acehkita[dot]com

KontraS Aceh menggelar diskusi publik via online Zoom Meeting, Selasa (19/5/2020). Pertemuan ini menguak pengalaman dari sudut pandang pembicara, yakni; Faisal Hadi (Manajer Program KontraS Aceh), Afridal Darmi (Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi/KKR Aceh), aktivis perempuan Aceh, Raihana Diani dan Hotli Simanjuntak (jurnalis senior).

Berikut catatan diskusi:
Proses perdamaian Aceh tak bisa berlangsung ideal tanpa adanya kesadaran sejarah di benak setiap masyarakatnya. Semua pihak, baik mereka yang pernah bergelut pada masa lalu maupun generasi saat ini, penting merawat ingatan kolektif mengenai dampak konflik yang pernah menggerus banyak sendi kehidupan di Aceh. Salah satu yang penting dijadikan refleksi yakni rentang masa pemberlakuan Darurat Militer (DM) di Aceh, 2003-2004 silam.

Sejarah DM adalah satu di antara sekian riwayat pendekatan militeristik yang pernah diterapkan di Aceh. Sebagaimana diketahui, DM Aceh ditetapkan melalui keputusan resmi Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2003 (diberlakukan pada 19 Mei 2003). Izin operasi penumpasan GAM saat itu dimanfaatkan TNI dengan menyiapkan 50.000 sampai 60.000 pasukan yang terdiri atas Angkatan Darat, Brimob, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Selama penerapan DM, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh telah mencatat sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM dalam angka statistik yang memprihatinkan. Pelanggaran itu terjadi melalui: 1) pelanggaran hak-hak dan kebebasan dasar warga sipil, 2) lahirnya sistem politik pecah belah antar kelompok sosial di Aceh dan sistem yang diskriminatif –gejalanya tampak pada adanya KTP Merah Putih, 3) pemiskinan masyarakat akibat rusaknya sarana publik, ekonomi, dan pengungsian tanpa penanggulangan yang layak, 4) peralihan birokrasi publik yang dijalankan oleh militer.

Dokumentasi KontraS, terdapat sedikitnya 1.326 kasus kekerasan meliputi pembunuhan, penyiksaan, pelecehan seksual, penghilangan paksa dan sebagainya.

Peralihan ini menuai implikasi besar. “Seluruh aktifitas dikontrol militer,” imbuh Faisal Hadi yang pernah menjadi Ketua Koalisi NGO-HAM Aceh, di masa pemberlakuan DM.

View this post on Instagram

Ada Apa Dengan Darurat Militer? Dalam buku Menjaring Hari Tanpa Air Mata, dapat kita lihat hampir tidak ada saat yang kosong dan henti dari pembantaian masyarakat sipil. Kami menandai Mei sebagai bulan paling merah. Segala rasa sakit dan darah yang tumpah di bulan Mei. Membuat kami mengenangnya sebagai Mei Berdarah. Tak henti mulai dari Sp. KKA, Jambo Keupok dan penetapan Darurat Militer Aceh. Ingatan yang tak akan lekang, luka yang tak mungkin pulih. Lalu, jika boleh kita menyusuri masa itu. Apa yang diceritakan oleh waktu mengenai Darurat Militer? Ada apa dengan DM? Kami mengajak Rakans sekalian untuk bersama-sama bersatu. Zoom, memungkinkan kita bertemu meski dalam kondisi psysical distancing. Besok pukul 10.10 Wib di link http://Bit.ly/DMAceh Afridal Darmi, ketua @kkraceh Faisal Hadi dari @kontras_aceh @raihanadiani aktivis perempuan dan @hotlisimanjuntak seorang jurnalis yang mengabadikan momentum perang akan membersamai kita dan bercerita. Sampai bertemu ya

A post shared by KontraS Aceh (@kontras_aceh) on

Hal serupa dijelaskan Afridal Darmi. Pada masa DM, ia merupakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh. Saat itu, militer sempat menuduh beberapa lembaga masyarakat sipil di Aceh telah berafiliasi dengan GAM, sehingga membuat khawatir kalangan aktivis dan pekerja HAM. “Kalau sudah dianggap seperti itu, ada potensi kekerasan yang mengancam mereka,” kata dia.

Krisis Informasi
Pengekangan kebebasan sipil juga berkelindan pada krisis informasi. Selain dibungkamnya organisasi masyarakat sipil agar berhenti menginformasikan situasi Aceh ke dunia luar, media massa pun didera keterbatasan dalam memberitakan fakta kepada publik. Jurnalis Hotli Simanjuntak mengingat, militer melakukan intervensi bahkan sampai ke bagian redaksi media. dengan kata lain, terjadi penyensoran.

“Serba salah, kadang wartawan dicurigai berafiliasi dengan GAM, kadang juga di pihak militer. Tergantung narsum dalam berita itu,” ujar dia.

Belakangan, pola pemberitaan media mulai bergeser sejak 2003, dengan diusungnya jurnalisme damai (peace journalism). Media acehkita yang digawangi jurnalis Dandhy Dwi Laksono dkk, kala itu memilih untuk mengesampingkan sumber-sumber sepihak dari kalangan TNI maupun GAM, lalu beralih dengan menyoroti dampak konflik terhadap masyarakat sipil.

“Publik harus tahu betapa parahnya dampak yang dialami masyarakat akibat pemberlakuan darurat militer, dan acehkita merupakan embrio dari situasi tersebut, ia berperan penting di masanya dalam menyajikan informasi pembanding,” ujar Hotli.

Rasa saling curiga kerap muncul lantaran minimnya pengetahuan dan cara pandang terhadap konflik itu sendiri. Hotli menyebut perspektif kemanusiaan sangat penting untuk menunjang independensi jurnalis. Menurutnya, banyak wartawan yang meliput Darurat Militer di Aceh dengan pandangan hitam-putih.

“Banyak dari wartawan, seperti dari media luar, yang melihat konflik di Aceh semata soal separatisme yang harus ditumpas, ini berpengaruh pada pemberitaan yang melulu mengutip sumber dari militer, diistilahkan dengan embedded journalism,” paparnya.

Dampak terhadap Perempuan
Sementara itu, aktivis Raihana Diani menyoroti dampak pemberlakuan operasi militer terhadap kaum perempuan di Aceh. Perempuan di kampung-kampung kerap manjadi tameng bagi rumah tangga ketika kaum laki-laki terpaksa keluar mengamankan diri. Dalam banyak literatur konflik, perempuan sering dijadikan pelampiasan kekerasan oleh pihak-pihak yang bertikai. “Ada beban ganda yang dijalani perempuan,” ungkap Raihan.

Seiring masa, diskriminasi terhadap perempuan di Aceh beralih dari satu bentuk kekerasan ke kekerasan lainnya. Menurut Raihan, persoalan terletak pada cara berpikir masyarakat yang terbiasa melihat perempuan sebagai kaum yang lemah. Pandangan demikian pula yang secara otomatis meminggirkan mereka dari akses dan partisipasi terhadap kebijakan di tengah masyarakat. Budaya semacam itu terus dilanggengkan.

“Jadi sebenarnya militerisme itu masih ada, kita tidak sepenuhnya keluar dari budaya kekerasan yang berakar pada timpangnya relasi kuasa. Ini hanya berganti, dari darurat militer ke darurat kekerasan seksual, darurat kekerasan anak dan sebagainya,” ujarnya.

Memorialisasi, Ikhtiar Memutus Mata Rantai Kekerasan
Berkaca pada sejarah pemberlakukan DM di Aceh 17 tahun lalu, dapat dipahami bahwa pendekatan militeristik tampak simplifikasi atas persoalan yang sebenarnya sangat kompleks dan membutuhkan dialog. DM sama sekali tidak memulihkan keadaan, melainkan makin memperparahnya.

Jika masyarakat tak belajar dari sejarah tersebut, seperti yang disampaikan Afridal Darmi, hal yang sama akan terulang di tempat lain. Budaya kekerasan masa konflik akan berkelindan pada kerusakan jangka panjang (irreversible damage) pada aspek lainnya dan merusak tatanan masyarakat secara keseluruhan.

“Sejarah DM Aceh adalah cerminan dari apa yang terjadi pada negara ini, apa ongkos yang harus dibayar dengan keputusan politik semacam itu. Jadi bicara DM, kita sebenarnya tidak hanya bicara Aceh, tapi Indonesia secara keseluruhan,” pungkas Afridal.

Penyadaran sejarah bisa dilakukan dengan banyak hal. Selain memorialisasi, penting untuk mendokumentasikan konflik Aceh ke dalam kurikulum sekolah-sekolah. “Catatan itu bukan untuk membangkitkan luka, tapi jadi sejarah yang harus dibaca generasi ke depan, agar tak jatuh ke lubang yang sama nantinya,” tutup Hotli. [Fuadi M]

Sumber: acehkini

ACEHKITA.com menerima bantuan dana dari Google News Initiative (GNI) melalui program Journalism Emergency Relief (JER) Fund senilai US$5.000.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TERBARU

220 PNS Kemenag Aceh Dilantik Secara Virtual karena Pandemi Corona

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - 220 CPNS formasi 2018 dalam lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh dilantik dan diambil...

Bangunan Makam Cut Meutia di Aceh Utara Rusak Tertimpa Pohon

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Bangunan makam Pahlawan Nasional, Cut Meutia, rusak tertimpa pohon tumbang akibat angin kencang beberapa waktu lalu. Kejadian ini turut...

Wilayahnya Rawan Bencana, Unsyiah dan Unand Kolaborasi Penelitian Kebencanaan

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Sama-sama berada di wilayah rawan bencana, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh dan Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat...

Anggota DPR RI Apresiasi UTBK Unsyiah di Tengah Pandemi COVID-19

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Muhammad Kadafi, meninjau langsung pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer...

Webinar Harganas 2020 di Aceh: Jaga Keluarga dari COVID-19

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Aceh bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI) dan BKKBN Aceh menyelenggarakan webinar Hari...

More Articles Like This