19 MEI 2003 menjadi memori kelam bagi penduduk bumi Serambi Mekkah. Sejak pukul 00.00 WIB, sebuah status perang berlaku di setiap jengkal tanah Aceh. Hari itu, Presiden Megawati Sukarnoputri dengan meminjam mulut Menko Polhukam Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan pemberlakuan status darurat militer di Aceh.
Segera setelah itu, mesin dan armada perang dikerahkan. Setidaknya, Jakarta mengirimkan 30 ribu personel pasukan TNI dan 12 ribu Polisi. Personel itu lengkap dengan alat tempur.
Tank Scorpion buatan Inggris, pesawat Bronco, panser, dan kendaraan lapis baja lainnya dikirim memburu sekitar 3.000 gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka. Pasukan pemerintah mengobok-obok permukiman penduduk, selain hutan dan bukit yang diduga menjadi sarang gerilyawan GAM.
Tak perlu diceritakan lagi apa saja kasus kekejaman yang timbul akibat perang. Perang merugikan warga sipil, merusak sistem pendidikan (sekolah), kebebasan beragama, kebebasan mengakses dan menyampaikan informasi, dan menebar rasa takut.
Soal pelanggaran hak asasi manusia, itu hal yang niscaya terjadi kala perang membuncah –baik dilakukan oleh aparatus negara atau gerilyawan.
Kasus penyiksaan, pembunuhan, dan penangkapan tanpa proses hukum menjadi santapan sehari-hari bagi masyarakat –belum lagi kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan.
Pendek kata, selama darurat militer, Aceh menjadi daerah tanpa supremasi sipil.
Mengenang 13 tahun pemberlakuan darurat militer, saya hanya ingin bercerita bagaimana penyebaran informasi menjadi tak leluasa. Media dan jurnalis dihadapkan pada pilihan sulit: menjadi pelapor kondisi riil daerah perang dengan konsekuensi berhadapan dengan para pelaku konflik atau menjadi penurut bagi militer dengan konsep jurnalisme patriotik.
Hal ini disebabkan Penguasa Darurat Militer Daerah mengeluarkan maklumat yang melarang wartawan dan media menyampaikan kabar dari sisi gerilyawan.
Saya baru dua bulan menjadi jurnalis kala status darurat militer diberlakukan di negeri ini. Bekerja di media dengan segmentasi liputan hukum, saya tak banyak bersentuhan dengan berita konflik, apalagi media kami terbit dwi-mingguan. Mengikuti pemberitaan konflik, tapi tidak intens memberitakan konflik.
Saya baru benar-benar bersentuhan dengan berita perang saat bergabung dengan situs acehkita.com pada Desember 2003. Menggunakan sejumlah nama samaran, saya menulis cerita keluarga tahanan politik.
acehkita.com merupakan salah satu media alternatif yang aktif mengabarkan ekses perang. Bergaya narasi dan advokasi, media ini mengabarkan pada dunia mengenai lara perang Aceh di tengah kemerdekaan Indonesia.
Kehadiran acehkita.com menjadi oase di kala dunia media yang memilih tidak head-to-head dengan militer. acehkita.com hadir dengan pemberitaan yang fokus pada dampak perang, menyuarakan suara mereka yang nyaris tak terdengar.
Kami, di acehkita.com –dan saya yakin jurnalis di media lain– juga tidak percaya bahwa pendekatan militeristik dan perang bisa menyelesaikan konflik tiga dekade. Kami terus mempromosikan penyelesaian konflik Aceh dengan pola-pola humanis dan damai.
Tak hanya melalui pemberitaan, kami juga hadir pada event-event offline untuk mendesak para pihak menghentikan perang. Kami, bersama sejumlah jurnalis di Jakarta seperti Farid Gaban, menggelar demo “Nyala Lilin untuk Aceh”. Gerakan yang diinisiasi Farid Gaban ini saban malam Ahad beraksi di Bundaran Hotel Indonesia, di jantung kekuasaan Indonesia.
Tak ayal, media dan jurnalis acehkita.com kerap dilabeli sebagai bagian dari pro-GAM. Padahal, kami hanya mencoba menyuarakan warga sipil yang paling dirugikan perang —voicing the voiceless. Bagi kami, perang bukan hanya sekadar angka-angka dan statistik belaka. Perang menimbulkan duka, mencerabut nilai-nilai kemanusiaan, merusak tatanan sosial dan agama, pembodohan, saling curiga. Kami tidak melihat kerusakan perang pada fisik semata, tapi pada nilai dan psikologis. Dua hal ini yang paling dirugikan oleh perang, apalagi antarsesama anak negeri.
Perang disebabkan ego. Perang juga tidak murni karena ideologi. Perang erat kaitannya dengan bisnis. Pelbagai laporan menyebutkan bahwa pasukan GAM bisa memperoleh amunisi dan alat serbu lainnya dari militer Indonesia. Meski klaim ini susah dibuktikan. Namun, beberapa juru bicara GAM yang sempat kami wawancarai mengakui hal itu. Banyak alat perang GAM yang disita merupakan buatan Pindad atau senapan serbu yang lazim digunakan militer Indonesia. Tentu, militer membantah ada personelnya yang terlibat jual-beli senjata dengan para pemberontak.
Tapi, bukankah dalam perang saling klaim dan bantah sudah biasa?
Kita tinggalkan siapa yang benar-dan-salah. Yang jelas, perang menyisakan duka dan lara. Perang meninggalkan trauma yang membekas di setiap sanubari orang Aceh.
Tuhan punya cara tersendiri untuk menghentikan keegoan manusia. Ia mengirim gempa berkekuatan 9,1 pada skala Richter yang disusul gelombang tsunami. Aceh luluh lantak. 170 ribu warga meninggal dalam petaka Ahad pagi, 26 Desember 2004, itu. Ratusan ribu warga mengungsi. Lebih 100 ribu rumah dan bangunan hancur digasak gelombang gergasi.
Aceh yang selama tiga dekade tertutup bagi dunia luar, setelah bencana itu, terbuka. Mobilisasi pasukan militer dari pelbagai negara dikerahkan untuk membantu korban bencana. Media asing berlomba-lomba mengirimkan krunya: sesuatu yang mustahil dilakukan pada masa perang. Si sela-sela peliputan bencana, mereka curi-curi kesempatan untuk meliput konflik Aceh.
Tsunami 2004 mempercepat pimpinan Indonesia dan GAM kembali ke meja perundingan. Sebelumnya, pada Mei 2003, lima perunding GAM yang hendak menghadiri Tokyo Meeting ditangkap dalam perjalanan menuju Bandara Sultan Iskandar Muda. Tokyo Meeting yang menjadi satu-satunya harapan menyelesaikan konflik Aceh secara bermartabat, buyar. Dua hari kemudian, 19 Mei 2003, Jakarta memberlakukan status darurat militer, sebagai jawaban karena GAM tidak mau menerima tawaran otonomi luas dan tetap menuntut merdeka.
Pascatsunami, pimpinan GAM di Swedia menyatakan sepakat kembali ke meja perundingan yang difasilitasi Crisis Management Initiative –dimediatori oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Perundingan Helsinki berlangsung lima kali, hingga akhirnya GAM tidak lagi menuntut merdeka. Mereka menawarkan Aceh menjadi daerah yang bisa mengatur diri sendiri (self government). Ini bahasa lain dari otonomi khusus yang diperluas.
Perdamaian pun akhirnya dicapai di Helsinki pada 15 Agustus 2005, kala negara di Skandinavia itu tengah berhawa dingin akibat salju.
November 2006 menjadi tonggak bersejarah bagi Aceh. Untuk pertama sekalinya pemilihan kepala daerah digelar dengan sistem yang diperbarui. Pilkada ini mengakomodasi calon perseorangan, jalur yang memungkinkan eks GAM mengikuti kontestasi politik. Dan, pemilihan ini akhirnya menghasilkan kepala daerah berlatar belakang GAM dan aktivis pro-kemerdekaan –baik di level provinsi maupun kabupaten/kota.
Pilkada 2006 mengubah sistem pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, pada akhirnya.
Kini, perang telah usai. Aceh menjadi model demokrasi bagi Indonesia Raya. Tapi, Aceh masih mengemban PR besar –terutama pemenuhan hak-hak korban perang.
Parlemen dan Pemerintah Aceh punya tanggungjawab besar untuk memastikan keadilan dan pemenuhan hak-hak korban konflik, selain memastikan bahwa perang tidak lagi berkecamuk.
Sayangnya, 11 tahun setelah perang usai, persoalan keadilan bagi korban perang masih samar-samar. Belum lagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Aceh secara keseluruhan. Pascaperang, parlemen dan pemerintah kita masih sibuk pada simbol-simbol seperti bendera dan lambang daerah.
Sedangkan korban konflik entah sampai kapan harus menunggu keadilan hukum, sosial, dan hak-haknya dipenuhi oleh negara.
Kita menaruh harapan besar pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh untuk menuntaskan pelbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan memberikan keadilan bagi korban perang. Kita memaafkan, tapi tidak bisa melupakan lara itu. []
FAKHRURRADZIE GADE (@efmg)
