BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Mahasiswa Aceh yang tengah menimba ilmu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menaruh harapan pada pemerintahan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf yang akan dilantik siang nanti. Zaini-Muzakir diminta untuk memberantas korupsi.
Harapan itu mengemuka dalam diskusi Forum Intelektual Aceh-Yogyakarta yang berlangsung Ahad (24/6) malam. Hadir dalam diskusi itu belasan pemuda Aceh yang tengah belajar di pelbagai perguruan tinggi di sana. Sejumlah lembaga paguyuban Aceh, seperti Keluarga Aceh Besar-Yogyakarta, Poros Aceh-Jogja, Persatuan Mahasiswa Aceh Tamiang, dan Forum Aneuk Nanggroe STTA ikut terlibat dalam diskusi ini.
Rizki Alfi Syahril, mewakili Keluarga Aceh Besar-Yogya, berharap pemerintahan baru ini nantinya agar dapat membangun Aceh yang bebas korupsi. “Aceh harus bersih dari korupsi dan (Zaini-Muzakir harus) melaksanakan program antikorupsi di pemerintahannya,” kata Rizki Alfi Syahril dalam siaran pers yang dikirim ke acehkita.com, Senin (25/6).
Selain itu, mahasiswa Aceh juga menuntut agar pemerintahan Zaini dan Muzakir dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan pelbagai masalah tentang hak asasi manusia serta segera dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Siang ini, pukul 14.00, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan mengambil sumpah dan melantik Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai gubernur dan wakil gubernur untuk masa jabatan 2012-2017. Gubernur yang diusung Partai Aceh itu memenangi pemilihan pada 9 April lalu, mengalahkan kandidat gubernur petahana, Irwandi Yusuf.
Zaini Abdullah merupakan bekas Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka di pengasingan. Lulusan Universitas Sumatera Utara ini bergabung dengan Aceh Merdeka sejak 1976. Setelah itu, hampir tiga dekade putra Teureubue, Pidie, ini bermukim di Swedia bersama sejumlah petinggi GAM lainnya.
Sementara Muzakir Manaf merupakan bekas panglima militer Gerakan Aceh Merdeka. Ia menggantikan Abdullah Syafii yang meninggal dalam sebuah pertempuran di Jiemjiem, Pidie. Setelah penandatanganan MoU Helsinki, Muzakir menjadi Ketua Umum Komite Peralihan Aceh, wadah bekas kombatan GAM. Kelak ia juga menjadi ketua umum Partai Aceh, partai lokal yang dibentuk pentolan Gerakan Aceh Merdeka. []