Partai lokal diprediksi bakal menang di Aceh. Alasannya dekat dengan rakyat. Siapapun yang kalah diharap dapat menerimanya dengan lapang dada.
“SAYA AKAN memilih partai lokal,” ujar Jamaluddin, warga Ulee Kareng, Banda Aceh, dua hari lalu, bertepatan dengan kampanye sebuah partai lokal di Banda Aceh.
Dia punya alasan, kalau partai lokal lebih dekat dengan rakyat dibandingkan partai nasional. Tapi Jamal masih belum menentukan siapa calon legislator yang bakal dipilih untuk DPR-RI. Maklum, partai lokal tak berhak mengirimkan calon untuk duduk di parlemen tersebut. Mereka hanya berhak untuk dewan provinsi dan kabupaten/kota.
“Kemungkinan besar saya akan memilih orang yang telah saya kenal untuk DPR-RI, tidak melihat asal partai,” tambahnya.
Di Aceh, Pemilu 2009 diikuti oleh 43 Partai, yang terdiri dari 37 Partai Nasional (minus Partai Persatuan Indonesia Baru) dan enam Partai Lokal. Adapun partai lokal itu adalah; Partai Aceh (PA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Bersatu Aceh (PBA) dan Partai Daulat Aceh (PDA).
Pakar politik Aceh, M Jafar mengungkapkan, partai politik lokal di Aceh lahir setelah perdamaian ada. Peluang awal dibuka melalui MoU Helsinki, 15 Agustus 2005 lalu. Kemudian aturan partai lokal dipertegas dalam Undang Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Enam partai lokal yang berhak ikut pemilu lahir dari bermacam latar belakang. Partai Aceh misalnya, didirikan oleh para mantan petinggi GAM untuk memperjuangkan aspirasi politiknya. Bahkan partai itu diketuai oleh Mantan Panglima GAM, Muzakkir Manaf.
Sementara Partai Rakyat Aceh dilahirkan oleh anak-anak muda mantan aktivis mahasiswa dulunya. Sama halnya dengan Partai Suara Independen Rakyat Aceh, diusung oleh aktivis yang umumnya tergabung dalam Sentral Informasi Referendum Aceh, sebuah organisasi yang menyuarakan referendum di Aceh, tahun 1999 – 2000.
Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS) yang dipelopori oleh Ghazali Abbas Adan, seorang politisi. Selanjutnya Partai Bersatu Aceh (PBA) juga didirikan oleh politisi Aceh, Farhan Hamid yang saat ini tercatat sebagai anggota DPR-RI. Yang terakhir adalah Partai Daulat Aceh (PDA). Partai ini kabarnya disokong oleh sebagian ulama Aceh dan para santrinya.
Menurut Jafar, keberadaan partai lokal dalam meraih suara lebih mudah dibandingkan dengan partai nasional. “Karena pusatnya di Aceh, mereka dalam posisi dekat dengan pemilih,” ujarnya.
Kesulitan mereka, karena tidak punya calon untuk parlemen di Jakarta. Secara internal partai lokal, akan kesulitan dalam komunikasi nantinya dengan pemerintahan di pusat.
Penilaian Jafar, siapapun yang menang atau kalah nantinya harus dapat menerima dengan lapang dada. Karena semua calon legislatif dipilih langsung oleh rakyat sesuai dengan keiinginan mereka.
Tentang isu kalau Partai Aceh atau partai lokal yang menang, akan muncul kericuhan, Jafar mengatakan tidaklah beralasan. Menurutnya tidak ada persoalan kalau PA nantinya meraih suara terbaik di Aceh. “Mereka juga membangun kerjasama dengan partai lain dan mereka telah komitmen untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia, dan mereka tahu itu,” ujarnya.
Prediksinya, PA memang menjadi mayoritas di Aceh, tapi kemungkinan partai itu tidak menang mutlak. Ada beberapa wilayah di kabupaten/kota yang tidak banyak pendukung mereka. “Sulit menang di atas lima puluh persen kursi di parlemen,” kata Jafar.
Prediksi Partai Lokal bakal menang juga pernah dipublikasikan Center for Aceh Justice and Peace (CAJP), melalui pollingnya, pertengahan tahun lalu. Hasilnya menempatkan dukungan warga terhadap Partai Lokal di atas Partai Nasional, dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mendatang. Polling dilakukan melalui pesan singkat (SMS).
Ketua Tim Polling dukungan Pemilu 2009 CAJP, Muhsin A Gani mengatakan, dari 2.136 responden yang masuk, sebanyak 1.292 responden atau 60,44 persen mendukung Parlok. Sementara untuk Parnas didukung oleh 545 responden atau 25,51 persen. Dan selebihnya belum dapat menentukan pilihannya. “Ini adalah hasil polling yang kami lakukan selama seminggu,” katanya.
Menurut Muchsin, dalam melakukan polling tersebut pihaknya menggunakan dua metode, yaitu; rule of 25 persen. Artinya membagi responden dalam empat kategori; memilih partai karena uang, karena paksaan, karena fanatik dan massa mengambang yang kemungkinan golongan putih (golput). [ ]