LHOKSEUMAWE | ACEHKITA.COM — Warga dari dua desa yang tergusur karena proyek pembangunan PT Arun pada 1974 lalu, masih memblokade pintu masuk perusahaan kilang minyak PT Arun Aceh Utara. Aksi blokade yang telah dilakukan sepanjang pekan lalu ini menyulitkan para karyawan dan pekerja Arun harus mencari pintu masuk alternatif. Sementara sejumlah warga dua desa ini –Desa Blang Lancang dan Rancung– terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena kondisi kesehatan yang terus menurun.
Aksi Senin (5/7) dilakukan sejak usai salat subuh. Blokade dilakukan dengan cara membakar ban bekas di jalan. Mereka juga menghadang karyawan yang hendak ke PT Arun. Tak kurang dari 542 keluarga dari dua desa ini melancarkan aksi sejak 23 Juni lalu. Mereka menamakan diri Aliansi Masyarakat Tergurus. Pekan lalu, warga yang mendirikan tenda di lokasi PT Arun bentrok dengan polisi yang bertugas di sana.
Hingga jelang dua pekan “menguasai” Arun, belum ada keputusan dari perusahaan dan PT Pertamina tentang kondisi resetlement warga yang tergusur akibat pembangunan kilang minyak, lebih 30 tahun lalu.
Pemerintah –melalui PT Pertamina– berjanji akan menempatkan warga di permukiman baru sebagai ganti permukiman mereka yang dijadikan lokasi pabrik penyulingan gas cair. Pada 1974, tak kurang dari 524 keluarga yang setuju dengan kebijakan relokasi ini.
Koordinator Aliansi Ahmad Refki mengatakan, Gubernur Aceh ketika itu, Muzakkir Walad, mengirim surat kepada anggota DPR RI M. Saleh, yang menekankan bahwa Pertaminan diwajibkan membuat sarana dan prasarana bagi warga di permukiman baru. Gubernur juga melarang pemindahan warga jika permukiman baru belum jelas, kendati Pertamina sudah membayar ganti rugi tanah.
Kejelasan status permukiman baru inilah yang kini dituntut masyarakat korban penggusuran. Hingga kini, “Belum ada keputusan apa-apa terhadap tuntutan kami,” kata Refki.
Warga masih bertahan hingga Selasa dinihari. Akibat “berkemah” di Arun, sejumlah warga mulai terserang penyakit, seperti Fatimah (18), dan Usman (80) yang terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Lhokseumawe untuk mendapat perawatan medis.
Refki menyebutkan, mereka akan bertahan hingga ada keputusan dari pemerintah dan Pertamina. []