BANDA ACEH | ACEHKITA – Pemerintah Indonesia diminta meniru cara penyelesaian konflik Aceh yang tanpa kekerasan untuk meredam konflik di Papua.
Permintaan itu disampaikan seorang aktivis perempuan asal Papua Fanny Kogoya.
Fanny yang hadir ke Aceh mengikuti diskusi ‘Perempuan pada meja perdamaian: Meningkatkan partisipasi perempuan dalam menyelesaikan konflik’, menolak jika Pemerintah ingin menambah pasukan militer ke Papua untuk meredam perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
“Pendekatan militer tidak bisa menyelesaikan konflik Papua,” kata Fanny di sela diskusi di Hotel The Pade, Banda Aceh, Senin (5/6).
Ia meminta Pemerintah Pusat mengajak petinggi OPM berunding dengan difasilitasi pihak penengah, seperti antara petinggi Gerakan Merdeka (GAM) dengan RI.
Menurutnya, konflik di Papua sudah sangat menyengsarakan warga dan mendesak untuk dituntaskan.
Konflik Papua serupa Aceh, di mana ada kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan wilayah itu dari Indonesia, yang dinilai tak adil.
Papua, provinsi ujung timur Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah, namu tingkat kemiskinan juga sangat tinggi.
Akhir ini kondisi di sana mulai memanas. Fannyi menyebutkan kalau tindak kekerasan saban hari terjadi di Papua akibat konflik, tapi sedikit terungkap lewat media. “Pers di Papua seperti diisolasi,” katanya.
Melalui Musyawarah Besar Majelis Rakyat Papua 8 Juni lalu, warga di sana menuntut Pemerintah memberi referendum untuk menyelesaikan masalah Papua. “Warga Papua juga sudah menolak otonomi khusus yang diberikan Pusat tahun 2002 lalu. Otonomi khusus itu tidak membawa perubahan bagi Papua,” katanya.
Diskusi perempuan di meja perdamaian dunia diikuti oleh sejumlah aktivis perempuan dari daerah pernah berkonflik di Indonesia seperti Aceh, Maluku, Papua.[]