BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Unit Kerja Percepatan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P2K-APBA) mendapat pujian dari Sekretariat Wakil Presiden Indonesia. Diharapkan, P2K menjadi contoh bagi provinsi lain dalam memantau serapan anggaran.
Kepala Bidang Pelayanan Publik Sekretariat Wakil Presiden (Seswapres) Ratno Oedianto mengaku terkesan dengan sistem yang dibuat Unit Kerja P2K Aceh yang dikomandoi oleh Taqwallah.
“Kami sangat terkesan dengan sistem kerja P2K, yang berupaya memantau bersama proses percepatan kegiatan Anggaran pendapatan dan Belanja Aceh agar segala kekeliruan dapat terdeteksi sejak dini,” ujar Ratno saat berkunjung ke Sekretariat Daerah Aceh di Banda Aceh, Kamis (7/3/2013).
Seswpres mengunjungi P2K untuk mengetahui latar belakang pembentukan unit kerja tersebut. Sehingga, ke depan Seswapres bisa memberikan masukan kepada daerah lain dalam sistem pemantauan pembangunan daerah.
Ketua P2K Taqwallah mengatakan, lembaga yang dipimpinnya dibentuk pada masa pemerintahan Gubernur Irwandi Yusuf pada 2011 lalu. Saat itu, Gubernur membentuk lembaga ini untuk memberikan dukungan administrasi kepada tim anggaran Pemerintah Aceh dalam penyusuan anggaran belanja dan pendapatan daerah.
Selain itu, kata Taqwallah, P2K juga bertujuan membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh dalam pengendalian pembangunan daerah, membantu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam perencanaan, pengendalian dan pelaporan serta mendukung kegiatan lain yang berkaitan dengan percepatan dan pengendalian APBA.
“Saya sangat berharap metode ini dapat diterapkan dan menjadi contoh bagi provinsi lain untuk mendukung proses percepatan dan pengendalian kegiatan di setiap Pemerintahan Provinsi di Indonesia,” harapnya. []