BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, T.M. Zulfikar mendesak pemerintah untuk mengungkap dengan cepat siapa pelaku di balik bencana banjir bandang di Tangse yang sudah berulang kali terjadi.
Gubernur Aceh, Bupati Pidie, dan pejabat terkait lain harus segera memerintahkan aparatur penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terkait pelaku illegal logging yang telah menghancurkan hutan di wilayah Tangse dan Geumpang,” kata Zulfikar dalam siaran pers yang diterima acehkita.com, Senin (27/2).
Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya bahwa banjir bandang kembali melanda kawasan Tangse pada Sabtu petang, tetapi tidak ada korban jiwa manusia selain hanya mengakibatkan sejumlah rumah penduduk hanyut dan memutuskan jalan Beureunuen – Geumpang. Bencana serupa juga pernah terjadi pada Maret tahun lalu yang menewaskan 12 orang.
Menurut catatan WALHI Aceh, tingkat deforestasi hutan di Pidie dan Pidie Jaya dalam lima tahun terakhir cukup tinggi yaitu mencapai di atas 1000 hektar (rata-rata bisa mencapai 200 hingga 400 hektar per-tahunnya).
“Kerusakan ini bisa terjadi oleh berbagai faktor, di antaranya illegal logging, perambahan hutan, konversi lahan hutan menjadi perkebunan dan akibat proses eksplorasi dan eksploitasi tambang yang sangat marak di sana,” kata Zulfikar.
WALHI Aceh mendesak negara, termasuk Presiden RI, Gubenur Aceh, Bupati Pidie dan jajaran di bawahnya untuk segera merehabilitasi lahan-lahan kritis di hulu sungai sepanjang daerah aliran sungai (DAS) berbagai ruas sungai di hutan Geumpang dan Tangse.
Zulfikar juga mendesak pemerintah menghentikan seluruh aktivitas illegal logging, dan segera menyelidiki siapa pelaku dan menangkap mereka karena sudah masuk dalam kategori penjahat lingkungan.
WALHI Aceh meminta kepada pemerintah menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di hutan Geumpang dan Tangse. Lalu memberikan pelayanan publik secara baik kepada masyarakat yang rentan bencana.
“Jika mungkin segera sediakan lokasi lebih aman dari ancaman bencana bagi masyarakat. Jika ini tidak dilakukan segera, maka bencana seperti ini akan menjadi sebuah rutinitas, sementara pelaku perusakan lingkungan terus saja melakukan aksinya sedangkan rakyat harus menerima dampak akibat dari kejahatan mereka,” katanya.
Ditambahkan baahwa Walhi Aceh menganggap peran negara belum tampak dalam pencegahan bencana di daerah rawan seperti Tangse dan Geumpang. “Sepertinya negara tak berdaya melawan pembalak liar dan penambangan yang berkedok untuk meningkat PAD daerah,” demikian Zulfikar.[]