PIDIE JAYA | ACEHKITA.COM – Aparatur Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya dari berbagai dinas dan badan mendapatkan pelatihan analisa belanja publik. Pelatihan dibuka Kepala Bappeda Pidie Jaya, Zulkarnaen di aula kantor Bappeda Pidie Jaya, Senin 2 September 2012.
Pelatihan yang berlangsung sampai 4 September mendatang diselenggarakan melalui program Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP). Program diprakarsai oleh Bank Dunia dengan pendanaan dari AusAid melalui program CPDA – Bank Dunia. Program dilaksanakan oleh Universitas Syiah Kuala dan Pemerintah Aceh.
Kepala Bappeda Pidie Jaya, Zulkarnaen mengatakan training diikuti oleh staf pemerintah yang berasal dari bidang program atau perencanaan instansi strategis seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten. “Mari kita memanfaatkan pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan analisa anggaran,” ujarnya.
Menurutnya pembangunan yang tepat sasaran sangatlah membutuhkan perencanaan anggaran yang baik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat turun ke daerah juga memantau dokumen perencanaan pertama kali, dibandingkan dengan pembangunan itu sendiri.
Zulkarnaen mengatakan pada 2014 mendatang, Pidie Jaya akan mempunyai bupati/wakil bupati yang baru. Siapapun yang terpilih nantinya, instansi harus menyusun renstra pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
Dalam menyusun kebutuhan pembangunan dibutuhkan analisa anggaran yang terencanan baik dan berimbang antara pembangunan fisik dan non fisik. “Jangan nanti minta tambah anggaran sesukanya di tengah-tengah waktu, kalaupun nambah ada batasnya,” ujar Zulkarnaen berdasarkan pengalaman selama ini.
“Dengan adanya palatihan ini, kita harapkan ke depan dalam 2014, semua instansi strategis dapat melakukan analisa belanja publik untuk pembangunan yang lebih baik,” sambungnya.
Sementara itu, Syukriy Abdullah mewakili tim PECAPP – Unsyiah mengatakan tujuan dari pelatihan adalah untuk meningkatkan kualitas penganggaran dan kemampuan aparatur pemerintah Pidie Jaya. “Kami juga melakukan analisis terhadap belanja publik di Pidie Jaya,” ujarnya.
Menurutnya, pengetahuan tentang analisis belanja yang baik pada saat ini sangatlah tepat, mengingat pada tahun 2014 dimulainya penerapan Qanun nomor 2 tahun 2013 tentang pembagian dana otsus dan dana migas setelah revisi atas Qanun no 2 tahun 2008.
Penerapan Qanun tersebut nantinya akan membuat kabupaten/kota lebih flexible dalam membangun karena mempunyai wewenang yang lebih luas dalam pengelolaan termasuk perencanaan. “Karenanya peningkatan kapasitas aparatur dalam perencanaan yang berbasis data dan analisis menjadi kunci keberhasilan pembangunan,” ujarnya. []