BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data survei kemiskinan per September 2021. Dalam data terbaru tersebut, penduduk miskin di Aceh naik 16,02 ribu orang sehingga totalnya menjadi 850,26 ribu orang atau 15,53 persen.
Demikian disampaikan Dadan Supriadi, Koordinator Fungsi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, dalam keterangan pers secara virtual, pada Rabu (2/2/2022) kemarin. “Jumlah penduduk miskin Maret-September 2021 naik 16,02 ribu orang,” kata Dadan.
Secara persentase, kata dia, angka kemiskinan di Aceh adalah 15,53 persen. Angka tersebut naik 0,20 poin dibanding Maret 2021 sebesar 15,33 persen.
Dadan menyebut komoditi yang berpengaruh besar terhadap kemiskinan di Aceh, baik di perkotaan atau perdesaan, adalah beras dan rokok, serta disusul beberapa komoditi lain. Sementara nonmakanan adalah perumahan dan bensin.
Angka kemiskinan terbaru ini, membuat Aceh masuk berada di deretan lima provinsi termiskin di Indonesia. Setelah Aceh disusul Maluku 16,30 persen, Nusa Tenggara Timur 20,44 persen, Papua Barat 21,82 persen, dan Papua 27,38 persen.
Sementara di Pulau Sumatera, Aceh tetap menjadi provinsi termiskin yang disusul Bengkulu 14,43 persen, Sumatera Selatan 12,79 persen, dan Lampung 11,67 persen..
Juru Bicara Pemerintah Aceh: Karena Pandemi
Pemerintah Aceh menyebut sebab kemiskinan di Aceh tidak turun salah satunya dipengaruhi pandemi. “Salah satu hal tentu pada periode pemerintahan kali ini akibat hantaman pandemi global COVID-19. Dan ini berlaku mendunia, tidak hanya Aceh, tentu nasional dan kabupaten kota,” kata Muhammad MTA, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Kamis (3/2).
Sebenarnya, kata dia, stagnasi angka kemiskinan ini semacam kemampuan semua pihak di Aceh, terutama masyarakat, dalam menghadapi pandemi global. “Kita mampu bertahan di tengah hancurnya ekonomi dunia. Insyaallah dengan kebijakan anggaran yang memprioritaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat ke depan kondisi ini akan membaik,” katanya.
Pemerintah Aceh disebutnya akan mengambil langkah konkret bersama pemerintah kabupaten dan kota dalam mengatasi kemiskinan. Misalnya, pendampingan atas pengelolaan dana desa.
Dampak pandemi sebagaimana disebut Muhammad berbanding terbalik dengan persentase kemiskinan di Indonesia yang justru menurun pada September 2021, meski juga terdampak penyebaran virus. Pada Maret 2021 kemiskinan di Indonesia 10,14 persen dan kini turun jadi 9,71 persen. []
