JAKARTA | ACEHKITA.COM — Kisruh politik menjelang pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tidak boleh mengorbankan kedamaian yang tengah dinikmati masyarakat Aceh. Pilkada harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan rakyat bebas menentukan pilihan mereka.
Hal itu mengemuka dalam diskusi mengenai pilkada Aceh yang diselenggarakan Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Aceh Jakarta Raya (Kompa Jaya) di Jakarta, Sabtu (12/11). Hadir sebagai pembicara Azwir Nazar (mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia) dan Hamdani Hamid dari World Achehnese Association (WAA) yang bermukim di Kanada.
Azwir Nazar menyebutkan, masyarakat harus mendapatkan ruang demokrasi dan bebas menentukan pilihan politik sesuai dengan hati nurani masing-masing. “Tanpa ada paksaan dan intimidasi dari pihak manapun, karena demokrasi adalah milik seluruh rakyat, bukan hanya konsumsi elite,” kata Azwir.
Jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah Aceh terus bergeser. Pada mulanya, Komisi Independen Pemilihan (KIP) menetapkan 14 November sebagai hari pemungutan suara. Namun jadwal ini berubah menjadi 24 Desember. Perubahan ini karena terjadinya kisruh regulasi sehingga berujung pada jeda pilkada (cooling down) selama bulan Ramadan, Agustus.
Jadwal kembali berubah, setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan Komisi Pemilihan membuka kembali pendaftaran bagi calon baru. Putusan sela ini sebagai jawaban atas gugatan terhadap SK Tahapan Pilkada yang dilayangkan dua warga Aceh ke MK. Kini, jadwal pilkada direncanakan pada 16 Februari 2012. Otomatis, akan ada penjabat gubernur. Sebab, gubernur sekarang akan berakhir masa jabatan pada 8 Februari 2012.
Azwir meyebutkan, penjabat gubernur yang akan ditunjuk Kementerian Dalam Negeri nantinya haruslah bisa bertindak profesional dan independen.
“Harus yang mengerti persoalan Aceh, terutama soal pilkada. Sehingga kehadirannya dapat menjadi penyejuk hati masyarakat,” lanjut Azwir.
Sementara itu, Hamdani Hamid dari WAA melihat bahwa masyarakat Aceh masih dalam tahap belajar demokrasi setelah terbebas dari konflik berkepanjangan.
“Masih butuh waktu untuk berdemokrasi dan psikologi masyarakat Aceh masih terngiang konflik,” ujar Hamdani.
Dikusi yang rutin digelar Kompa Jaya dihadiri mahasiswa Aceh dari berbagai universitas di Jakarta. []