BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Hari pertama pertemuan Governors’ Climate and Forest Taskforce Meeting ketiga di Banda Aceh diwarnai demo para mahasiswa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Mukim, Selasa pagi. Sementara di pertemuan GCF, delegasi mukim dari 23 kabupaten/kota hadir dalam pertemuan itu.
Para mahasiswa menolak pertemuan karena menilai tidak berguna bagi masyarakat sekitar hutan. “Kami menuntut untuk hentikan semua pembahasan tentang REDD dan proses membangun legitimasi untuk melaksanakan politik dagang REDD di Aceh,” ujar Effendi, koordinator aksi.
Menurut Efendi, hutan Aceh harus dikembalikan pengelolaannya kepada masyarakat adat, dalam hal ini kemukiman. Mahasiswa menuntut kemukiman harus diberikan kedaulatan, yaitu kejelasan tata batas wilayah mukim, tata ruang mukim dan pengakuan wewenang mukim dalam mengatur sumber daya alam sekitar hutan.
Ketua Panitia GCF Husaini Syamaun menjumpai mahasiswa. Kepada mahasiswa dia menjelaskan, unsur kemukiman juga dilibatkan dalam acara pertemuan tersebut. “Mukim juga dilibatkan membahas rumusan untuk mendapatkan konsep terbaik, bagaimana melibatkan masyarakat dalam mengelola hutan,” kata dia.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan, Forum GCF ini menjadi penting buat Aceh yang sedang menjalankan program Aceh Green, sebagai upaya untuk membuka kerja sama Aceh dengan masyarakat nasional dan internasional. Juga memperjuangkan pengembalian hak-hak masyarakat lokal dalam mengelola dan menjaga hutan.
Penasihat Senior GCF William Boyd mengatakan, dalam pertemuan ini para gubernur akan bertukar pikiran dan diskusi tentang daerahnya. Semua dilakukan untuk menemukan sebuah formula dalam menjaga lingkungan secara global. “Mereka juga membicarakan benefit dan kepentingan masyarakat dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan,” ujarnya. []