Pagi hari, saat membuka sebuah pesan, mata saya tertuju pada sebuah nama yang sangat akrab. Pesannya berbunyi, “Entah butuh berapa ronde lagi. Pemerintah Aceh makin senang mengajak kita, rakyatnya, untuk bertinju.”
Saya tidak paham maksud pesan yang dikirim sahabat, seorang pemilik warkop, yang biasa dipanggil Cek Pan. Penasaran, saya segera menekan mencoba menelponnya, menggunakan jalur percakapan di Whatsapp.
Biasanya hampir tiap hari saya menikmati kopi di warungnya. Tapi, sejak menempuh studi di luar negeri, hanya melalui gawai kami bisa saling berkomunikasi.
Tak, sabar saya bertanya, “Peu maksud pesan droe neh?”
Cek Pan tertawa ngakak. “Biasa jih, orang telpon itu dimulai dengan salam atau apa kabar. Nyoe masak, langsong to the point” jawab Cek Pan mencampur antara tiga bahasa Indonesia, Aceh, dan Inggris.
Ia melanjutkan pembicaraan tanpa memberi waktu saya untuk menjawab, “Begini bro. Lihat aja, mulai skandal sapi kurus, touring moge, tidak transparannya alokasi dana refocussing penanggulanan pandemik Covid-19. Dan terbaru heboh stikerisasi kendaraan bersubsidi BBM.”
Saya masih belum paham. Lalu bertanya lagi, “Pakon teuma? Apa hubungannya dengan pemerintah daerah yang ajak bertinju?”
“Jeh, hana meuphom chit lagoe? Apa juga kuliah jauh-jauh ke Inggris sana?,” Cek Pan mulai memancing saya.
Namun saya tak terpancing. Karena saya sudah paham kebiasaan kawan satu ini. Dia memang sering memancing diskusi dengan kata dan kalimat yang cenderung memprovokasi.
“Coba liat, kejadian-kejadian yang tadi itu selalu memunculkan polemik juga kontroversi di tengah masyarakat. Mengapa sebelum membuat suatu program dan kebijakan Pemerintah Aceh atau pejabat-pejabatnya tidak melakukan kajian atau hitung-hitungan. Asai ka na laju. Yang ada justru bikin masyarakat berdebat di media sosial dan warung kopi.”
Sebagai pemilik warkop Cek Pan tentu paham betul apa saja isu hangat yang menjadi pembicaraan pelanggannya.
Saya mulai paham arah dan maksud Cek Pan. Memang, beberapa peristiwa yang disampaikan Cek Pan di atas, seakan memperlihatkan tidak adanya agenda strategis Pemerintah Aceh dalam menjalankan roda pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Diperparah dengan masalah Covid-19, publik bertanya-tanya bagaimana strategi penanganan pandemik yang tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan, juga yang berkaitan dengan dampak sosial dan ekonomi. Apa peran penguasa daerah dalam mengatasi masalah meningkatnya jumlah pengangguran, menurunnya daya beli, lesunya usaha kecil dan menengah, dan permasalahan sosial lainnya.
Okelah, jika memang itu memang ketidakcakapan pemerintah dalam mengatasi krisis yang unik seperti pandemik ini. Tapi, saya belum paham dimana logika Cek Pan yang mengatakan seakan pemerintah doyan mengajak warganya berkelahi.
Ia melanjutkan, “Cie neukalon. Contohnya, begitu publik tahu tentang rencana touring moge (motor gede) beberapa minggu lalu. Sebagian besar pada bereaksi, baik melakukan kritik, protes, hingga sindiran. Lihat bagaimana isu ini menjadi trending topic di media sosial juga di media massa.”
Betul yang disampaikan Cek Pan. Saya sempat mengikuti di beberapa media dan diskusi di Facebook, kegiatan touring moge yang direncanakan menggunakan anggaran daerah menimbulkan penolakan dari berbagai pihak. Memang acara ini kemudian dibatalkan. Namum ini menjadi indikasi dan bukti bahwa tidak ada perencanaan dan pertimbangan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Maraknya kritik dan protes atas rencana ini adalah serangan balik yang dilakukan oleh publik guna “membalas” perbuatan pemerintah yang dianggap tidak peka pada kondisi krisis.
Dan, baru-baru ini pemerintah melancarkan serangan “jab-jab”nya dengan meluncurkan program stikerisasi pada mobil untuk mendapatkan subsidi BBM. Program ini mendapat kritikan, karena stiker yang ditempelkan tersebut menggunakan bahasa yang dianggap tidak beretika dan cenderung menyakiti perasaan. Apalagi, ini dianggap bukan program prioritas yang mendesak.
Lalu, tindakan pemerintah tersebut dibalas dengan “upper cut” oleh sebagian masyarakat yang meminta agar pejabat juga menempelkan stiker pada mobil-mobil dinasnya. Karena mobil dinas tersebut adalah dibeli dan mengkonsumsi BBM dengan menggunakan uang rakyat. Kita sebagai masyarakat hanya mampu menyampaikan aspirasi dan kekesalannya pada jalur-jalur media sosial, karena tidak difasilitasi jalur komunikasi yang baik agar bisa berkomunikasi secara layak dengan pemerintah.
Pemerintah tidak mau langsung menyerah. “Serangan upper cut” tadi dibalas dengan tangkisan menggunakan para pendukung atau buzzernya. Dan ini akan terus saling berbalas. Akibatnya, jangan salah jika arus informasi itu menjadi seperti bola salju makin lama makin besar dan tidak terkontrol. Saya mulai memahami maksud Cek Pan, relasi antara pemerintah dengan masyarakat saat ini seperti suasana adu tinju di atas ring.
Lantas saya bilang ke Cek Pan, ini adalah kondisi yang tidak sehat, “nyoe bahaya.”
Saya teringat satu artikel yang terbit di The Guardian, tahun 2015 yang berjudul, “From relationships to revolutions: seven ways Facebook has changed the world”, karya Jessica Elgot. Artikel ini menjelaskan bagaimana peranan media sosial seperti Facebook bukan hanya bisa membuat berita namun juga mampu menentukan apa yang layak menjadi berita. Lebih jauh, Facebook kini telah mampu menjadi alat untuk propaganda dan mengorganisir revolusi.
Di akhir percakapan, Cek Pan berujar dengan lirih, “Mungken dipikee, kita adalah samsak yang harus selalu tahan untuk ditinju dan ditendang. Tidak. Masyarakat atau publik adalah makhluk hidup yang juga siap melawan jika selalu disakiti dan siap bertindak jika dizalimi.[]
*Penulis adalah dosen FEBI UIN Ar Raniry & Kandidat PhD pada Universitas Sheffield, Inggris.
