JAKARTA | ACEHKITA.COM – Presiden Joko Widodo memutuskan rehabilitasi pasca gempa di Aceh akan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dilakukan mengingat pemerintah Aceh sedang sibuk mempersiapkan Pilkada serentak pada 2017 nanti. Keputusan itu diambil Jokowi usai rapat kabinet terbatas mengenai penanganan bencana gempa di Aceh.
“Karena akan ada pelaksanaan Pilkada yang berjumlah 21 daerah di Aceh, maka penanganan rekonstruksi, rehabilitasi akan dilakukan secara langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” jelas Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dalam keterangan pers usai ratas di Kantor Presiden, Jumat 16 Desember 2016.
Semua pembangunan infrastruktur, apakah itu rumah, jalan raya, pasar, sekolah dan berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial, diserahkan ke Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Mengenai anggaran, Pramono mengatakan sudah ada kesepakatan dengan Menteri Keuangan. “Mekanismenya tadi sudah diputuskan oleh Menteri Keuangan,” kata Seskab seperti dikutip dari laman www.setkab.go.id. Pun begitu pemerintah tetap mengantisipasi timbulnya persoalan di kemudian hari.
“Pengalaman pada waktu tsunami dahulu menjadi pengalaman yang berharga. Jadi nanti mekanisme keuangannya mudah-mudahan tidak ada masalah di kemudian hari,” jelasnya.
Untuk itu, dalam menjalankan tugas tersebut pihak Kementerian PU dan yang terkait dalam proses rehabilitasi Aceh Pasca gempa 6,5 Skala Richter pada Rabu 7 Desember 2016 itu, dibekali surat dari Presiden.
“Dan kami atas perintah bapak Presiden telah mengirim surat kepada Menteri PU Perumahan Rakyat dan menteri terkait agar mereka mempunyai pegangan segera melaksanakan,” jelasnya. []
VIVA.CO.ID | SETKAB.GO.ID
