BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Sekitar duapuluhan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Tambang (Katam) Aceh menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Simpang Banda Aceh, Selasa (29/5). Unjuk rasa itu dilakukan dalam rangka memperingati Hari Anti-Tambang Sedunia yang diperingati saban 29 Mei.
Dalam aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu, para pengunjuk rasa membawa sejumlah poster dan spanduk. Mereka juga membunyikan terompet dalam aksinya.
Koalisi Advokasi Tambang Aceh merupakan kumpulan sejumlah organisasi seperti Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, Gerakan Antikorupsi, Koalisi NGO HAM, Jaring Kuala, Solidaritas Perempuan dan sejumlah organisasi lainnya.
Koordinator aksi Yusriadi mengatakan evaluasi masalah tambang merupakan harga mutlak yang harus dilakukan pemerintah. Pemerintah bersikap aneh terhadap izin pertambangan.
Menurutnya, di Aceh hanya ada tujuh perusahaan tambang yang melaporkan izinnya. Selain itu merupakan tambang liar.
“Di Aceh sekarang sudah mencapai 120 izin usaha, ini sangat aneh,” kata Yusriadi kepada acehkita.com.
Ia menambahkan, pemberian izin tambang yang diberikan Pj Gubernur Tarmizi A Karim merupakan tindakan yang tidak efektif. “Pj gubernur bukan mengurus masalah izin tambang, tapi tugasnya adalah mengurus masalah pilkada,” ungkapnya.
Yusriadi mengharapkan agar gubernur terpilih dapat menertibkan izin tambang di Aceh dan menyetop aktivitas pertambangan. Karena menurutnya, bukan hanya tambang, tapi sungai Aceh juga sedang sakit. []