Ada dua hal yang paling berkesan dari Cek Pan. Pertama, kopi atau sanger racikannya yang meukeutam, tak ada lawan. Kedua, dia mampu memberi analogi atas suatu peristiwa atau orang-orang secara nyeleneh dan di luar dugaan. Hari ini, melalui layanan video call, dia curhat ke saya dan dia bilang, “Pemimpin atawa pejabat di nanggroe ka lagee Pak Bolot.”
“What…. Peu neu peugah nyan?” saya tak mampu menyembunyikan rasa terkejut.
“Iya, Pak Haji Bolot yang sudah puluhan tahun jadi ketua RT itu,” jawab Cek Pan.
Ingatan saya membayangkan seorang pelawak senior Haji Bolot yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak RT. Ia bersama rekan legendanya, Bang Malih yang berperan sebagai seorang hansip mulai dikenal oleh publik sejak tahun 1990an dalam serial Pepesan Kosong di salah satu televisi swasta. Beberapa tahun belakangan, Pak Bolot juga sempat berjaya kembali di televisi melalui program Ini Talkshow bersama komedian Sule dan Andre Taulany.
Bukan rahasia lagi, Pak RT Bolot adalah seorang pemimpin warga yang selalu salah mendengar instruksi atau perintah atasannya, lurah. Juga ia selalu hampir berselisih paham dengan warga karena lain ditanya, lain pula jawabannya. Ditanya A dijawab X, saat ditanyakan X dijawab T. Disuruh pidato, Pak Bolot malah pakai kostum Naruto. Pokoknya serba gak nyambung.
Istilah bolot sudah identik dan dikenal bermakna tidak dapat mendengar, atau tuli alias pekak. Dalam bahasa Aceh istilahnya kloe tuloe. Tapi itu belum seberapa. Yang lebih parah, Pak Bolot tidak merasa dia tuli, justru ia menyalahkan orang yang salah dengar. Pak Bolot punya keahlian ngeles tingkat “dewa.” Sudah jelas-jelas ia yang salah dengar, tapi dengan piawainya ia mampu mengolah kata dan membalikkan fakta.
Saya masih belum jelas dengan maksud Cek Pan. Bukan karena saya tidak dengar, tapi saya belum paham mengapa ia menyamakan Pak RT Bolot dengan pemimpin atau pejabat di Aceh.
Sambil memperbaiki posisi duduk, Cek Pan mulai memaparkan argumennya.
“Lagee nyoe, lihat saja bagaimana Pemerintah Aceh menangani pandemik Covid-19 sekarang ini. Ekonomi rakyat kecil menjerit karena Covid, eh elit pemerintah sibok peu habeh-habeh peng APBA, dengan membeli mobil mewah atawa belanja-belanji nyang hana penteng. Di saat publik bertanya dengan rincian dana refocusing untuk penanganan pandemi, pemerintah malah cuek dan gak peduli tuntutan akan transparansi anggaran itu. Malah mau bikin touring moge. Dan, di saat kita pikir bagaimana bisa dapat paket internet untuk anak-anak sekolah daring, pemerintah asik bagi-bagi stiker mobil yang dapat subsidi BBM. Apa itu bukan pemerintah “bolot?” Nada Cek Pan mulai meninggi.
?Saya mulai paham maksud arah pembicaraannya. Sepertinya fenomena “bolotisasi” bukan hanya diminati di dunia entertainment, namun di kalangan pemerintahan. Fenomena ini menurut saya bisa mengakibatkan setidaknya tiga reaksi. Pertama, reaksi tertawa. Fenomena Pak Bolot adalah fenomena lucu yang membuat kita tak mampu menahan tawa. Namun, lama kelamaan kelucuan itu bisa berarah pada reaksi yang kedua, yaitu reaksi marah. Seperti yang dialami rekan-rekan Pak Bolot, semisal Malih atau Sule. Awalnya mereka tersenyum geli melihat Pak RT yang budek. Tapi seiring berjalannya waktu mereka mulai tak sabar dan marah. Sayangnya mereka tak tahan berlama-lama dilanda amarah. Akibatnya, muncul reaksi ketiga yaitu apatis atau tidak peduli. Istilah Sule, “bodo amat”
“Bolotisasi” di tataran pemerintahan akan berdampak buruk terhadap masyarakat. Persis seperti adegan yang ditampilkan Pak RT. Awalnya publik cuma bisa tersenyum miris atau tertawa melihat perilaku “lucu” yang ditampilkan para pejabat. Lalu, bertransformasi menjadi rasa kesal dan gerah melihat cara pemimpin daerah memimpin warganya. Yang saya khawatirkan, kemarahan ini akan berujung kepada sikap apatis. Orang-orang sudah tidak peduli lagi dengan apa yang dilakukan para pejabat. Masing-masing sibuk mementingkan urusan sendiri karena sudah lelah dan muak dengan apa yang terjadi. Terserah pemerintah mau buat apa. Suka-suka mereka. Setidaknya saya melihat Cek Pan mulai ke level tidak peduli.
Saya berusaha mengingatkannya. “Cek Pan, ini gak bisa dibiarkan. Harus na ureueng-ureueng yang tetap bersuara dan kritis melihat fenomena “bolotisasi” ini. Dan jika dibiarkan berlarut-larut, ini akan berpotensi bahaya karena kita masih sangat membutuhkan peran pemerintah apalagi di saat musibah wabah seperti saat ini.”
Saya tiba-tiba teringat buku Joseph Stiglitz tahun 2019 yang berjudul People, Power, and Profits. Stiglitz menjabarkan pentingnya peranan pemerintah membuat kita tidak bisa berbuat banyak, tanpa adanya program atau aksi pemerintah yang memikirkan kepentingan publik. Pertanyaannya adalah bagaiman cara-cara kita meyakinkan atau menjamin bahwa pemerintah telah melakukan sesuatu demi kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, keluarga atau partainya. Negara atau pemerintahan yang berhasil adalah mereka yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini serta memiliki pemerintah yang efektif.
Untuk itu, peran masyarakat sipil baik itu akademisi, mahasiswa, kalangan LSM, ulama hingga media massa mempunyai peranan penting dalam mengurangi tingkat “kebolotan” pemerintah Aceh. Dan, jika muncul reaksi lucu hingga marah, yang disampaikan oleh masyarakat itu juga masih dalam tataran wajar dan normal. Asal jangan memicu pada reaksi ketiga, yaitu tidak peduli.
Sebelum menyudahi percakapan, Cek Pan berusaha menyimpulkan, “Tapi, biasa jih, Pak Bolot itu takluk dan bisa normal mendengar pesan yang disampaikan oleh karena dua faktor. Pertama, jika yang menyampaikan pesan itu adalah wanita cantik. Dan kedua, kalau ada uang di hadapannya.”[]
*Penulis adalah dosen FEBI UIN Ar Raniry & Kandidat PhD pada Universitas Sheffield, Inggris.
