BIREUEN | ACEHKITA.COM – Sebanyak 600-an lebih operator gampong di Kabupaten Bireuen dilatih jurnalistik dasar untuk kepentingan mengelola website gampong. Pelatihan difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Kominsa) Kabupaten Bireuen dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bireuen.
Ketua Panitia, Ariadi B Jangka, mengatakan mereka yang dilatih adalah operator gampong, nantinya bertugas mengelola website di tempatnya masing-masing. “Ilmu dasar jurnalistik penting dipelajari untuk memahami cara membuat berita dan menayangkan berbagai informasi di website,” katanya kepada peserta, Sabtu (10/4/2021).
Materi pelatihan diberikan oleh wartawan dan pihak Dinas Kominsa Bireuen. Beberapa materi yang diajarkan di antaranya adalah; mengenal media online, media sosial, teknik menulis berita, memahami kode etik, dan teknik mengoperasikan website.
Ariadi berharap para peserta dapat belajar dengan serius, serta dapat terus mengembangkan ilmu yang didapat hari ini. “Semuanya untuk kepentingan gampong dan operator sendiri,” katanya.
Sementara itu, Perwakilan dari Kominsa Kabupaten Bireuen, Mirza, mengatakan website gampong merupakan pusat informasi tentang gampong di seluruh Bireuen, Aceh dan bahkan Indonesia secara umum.
Website gampong akan memuat profil, berita, foto berbagai kegiatan gampong, untuk mempromosikan gampong ke dunia luar, termasuk objek wisata yang ada di daerah tersebut. “Pemerintah Aceh telah menyediakan domain dengan alamat gampong.id, dan dapat digunakan gratis oleh seluruh operator masing-masing gampong,” katanya.
Seorang peserta pelatihan, Nurul mengatakan pelatihan jurnalistik untuk mengelola website gampong sangat bereh dan bermanfaat. “Kita dapat belajar banyak cara membuat berita dan menayangkan di website gampong,” katanya.
Sesuai data, Kabupaten Bireuen mempunyai 609 yang tersebar di 17 kecamatan. Sementara di seluruh Aceh terdapat 6.497 gampong, yang juga diwajibkan mempunyai website.
Secara umum Website gampong dijalankan sesuai amanah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. []
