ACEH UTARA | ACEHKITA.COM — Aliansi Mahasiswa Aceh Utara dan Lhokseumawe berunjukrasa ke gedung DPRK Aceh Utara, Jumat (13/1). Mereka menolak pengadaan 32 unit mobil dinas baru untuk pejabat di kabupaten tersebut.
Unjukrasa puluhan mahasiswa itu mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Mereka mengusung sejumlah poster dan spanduk yang bernada mengecam kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang mengalokasikan dana sebesar Rp8,3 miliar untuk membeli mobil dinas baru bagi para pejabat.
Koordinator Aksi Darmadi mengatakan, belum sepantasnya Pemerintah mengalokasikan dana untuk pembelian mobil mewah baru. Sebab, masyarakat Aceh Utara masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Apalagi, keuangan daerah kabupaten itu belum pulih setelah pembobolan kas daerah sebesar Rp220 miliar pada masa kepemimpinan Ilyas Hamid dan Syarifuddin.
“Ini melukai rasa keadilan. Mereka ingin naik mobil baru sementara masyarakat masih miskin,” kata Darmadi.
Mobil dinas itu diperuntukkan bagi camat, kalangan DPRK, bupati dan wakil bupati, serta istri bupati dan wakil bupati. Untuk pengadaan mobil bupati dialokasikan dana Rp800 miliar, sementara wakil bupati sekitar Rp550 miliar. Sedangkan istri bupati dan wakil bupati masing-masing dialokasikan Rp250 miliar.
“Mobil ini untuk bupati terpilih nanti,” kata Penjabat Bupati Aceh Utara Ali Basyah.
Sementara Ketua DPRK Jamaluddin Jamal mengatakan akan menampung aspirasi para mahasiswa. “Dana untuk pembelian mobil baru itu dalam tahun ini tidak diakomodir dalam anggaran 2012,” ujarnya di hadapan para demonstran.
Selain menolak pengadaan mobil mewah bagi pejabat, pengunjukrasa juga menyorot soal dana kas daerah yang dibobol di Bank Mandiri Jelambar Jakarta Barat sebesar Rp220 miliar. Kini, dana itu belum bisa dikembalikan ke kas daerah. Sementara Bupati Ilyas Hamid dan Wakilnya Syarifuddin tengah menghadapi persidangan di pengadilan. Kedua mereka juga dinonaktifkan dari jabatannya. []