BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Sejumlah mahasiswa Universitas Jabal Ghafur Sigli merasa dibohongi pihak Yayasan Jabal Ghafur. Setelah sepekan ini melancarkan aksi dan menyegel kampus, mahasiswa kini mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, Senin. Mereka meminta advokasi hukum dari LBH, dalam menuntut hak-haknya.
Kedatangan lima mahasiswa Unigha ini diterima Kamaruddin, advokat di LBH. Dalam pertemuan itu, mahasiswa meminta LBH mendampingi mereka dalam menuntut sejumlah hal kepada Yayasan.
Kamaruddin mengatakan, LBH akan mendampingi mahasiswa melakukan gugatan class action, karena diduga telah terjadi kejahatan pendidikan, dalam bentuk penipuan oleh Yayasan.
“LBH siap mendampingi mahasiswa melakukan tuntutan, karena diduga ada peniupan,” kata Kamaruddin.
Pekan lalu, gelombang protes terhadap Yayasan dan Rektorat Unigha menguat di Sigli. Mereka bahkan menyegel kampus, sehingga proses belajar-mengajar terhambat. Mahasiswa menuntut agar Yayasan tidak arogan, segera mengakreditasi sejumlah program studi, dan mengaudit laporan keuangan Yayasan.
Tak hanya berunjukrasa di kampus, ratusan mahasiswa Unigha juga menduduki gedung DPR Kabupaten Pidie selama empat hari. Mereka meminta agar dewan mendesak Yayasan segera mengakreditasi program studi.
Para mahasiswa juga menduga ada oknum Yayasan Unigha, sehingga mereka merasa dikibuli. Bahkan untuk saat ini pihak Unigha sudah dipanggil dewan untuk dibahas dalam satu pertemuan dengan Komisi E (Pendidikan) pada Jum’at (6/11).
“Pak polisi tolong usut tuntas serta mengaudit keuangan Unigha yang diduga berselemak KKN, serta penipuan. Tolong bantu kami. Kami anak-anak bangsa yang mengenyam pendidikan di Unigha merasa tertipu, usai lulus surat tanda tamat belajar sarjana kami tidak diakui karena tidak terakreditasi,” teriak salah seorang mahasiswa dalam orasinya di Gedung DPRK Pidie, Jumat (6/11).
Secara terpisah Rektor III Unigha T. Hasan Ben, mengaku apa yang ditudingkan mahasiswa tersebut tidak benar. Menurut dia, pihak Yayasan telah mengusulkan proposal akreditasi ke pusat dari tanggal 31 Maret 2009. Namun sampai kini belum dikeluarkan surat akreditasi. []