BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh menyesalkan pernyataan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf soal pro-kontra operasional perusahaan pertambangan di Aceh. Dalam pernyataan yang dirilis situs ini kemarin, Irwandi meminta agar Parlemen Aceh tidak asal bunyi dalam menanggapi tuntutan penutupan perusahaan pertambangan di Lhoong (Aceh Besar) dan Manggamat (Aceh Selatan).
Tak hanya menyorot soal “perbedaan” sikap antara Gubernur Irwandi dan sejumlah anggota Parlemen Aceh, Komite juga menyesalkan pernyataan Irwandi yang menyebutkan bahwa pertambangan sama sekali tidak bermasalah dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Protes yang dilakukan warga Lhoong dan Manggamat seharusnya menjadi catatan penting dan evaluasi atas pemberian izin penambangan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh,” kata Kepala Divisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Mustiqal Syahputra dalam pernyataan tertulis yang disampaikan ke redaksi acehkita.com, Jumat (7/5).
Menurut Mustiqal, aktivitas perusahaan pertambangan menimbulkan sejumlah masalah di kalangan masyarakat, mulai dari pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan permasalahan pembebasan tanah.
“Kerugiaan ekonomi akibat aktivitas eksploitasi serta dampak lebih lanjut dari penambangan harusnya menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Aceh untuk mencabut izin pertambangan,” kata dia.
Sementara itu, Mahasiswa Peduli Keadilan menyayangkan pernyataan Irwandi yang menilai DPR Aceh asal bunyi (asbun) soal pertambangan di Aceh. “Gubernur mengabaikan dampak buruk yang dialami masyarakat di sekitar lokasi pertambangan,” kata M. Fauzan Febriansyah, aktivis MPK.
DPR Aceh diminta untuk tetap konsisten dalam membentuk Panitia Khusus untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan masyarakat Lhoong. Akhir bulan lalu, Pansus yang diketuai Adnan Beuransyah turun ke Lhoong untuk melihat secara langsung aktivitas penambangan. []