BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Penasehat KPK Abdullah Hehamahua menyatakan dampak dari korupsi sangat besar. Bahkan menurutnya, persoalan korupsi juga mempengaruhi hubungan keluarga.
Hal tersebut dikatakan Abdllah Hehamahua saat menjadi pemateri dalam seminar nasional Membangun Negeri Tanpa Korupsi yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Anti Korupsi IAIN Ar-Raniry di Aula Mahkamah Syar’iyyah, Banda Aceh, Kamis (8/12).
“Dampak korupsi sungguh besar sekali. Bahkan hingga hubungan keluarga bisa cerai dan juga bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),” ujar dia.
Dia juga menjelaskan, dampak dari persoalan korupsi juga cenderung membuat orang itu hedonis dan materilistis dalam kehidupan kesehariannya.
“Dampak dari korupsi juga bisa melahirkan kerusuhan dan bahkan cenderung muncul tuntutan merdeka atau federasi,” kata dia.
Selain itu, dia menyebutkan, dampak korupsi membuat indeks pembangunan tidak stabil dan hutang luar negeri tinggi serta pengangguran dan orang miskin meningkat.
Ditemui usai seminar, Abdullah Hehamahua mengatakan, di Aceh sudah ada beberapa kasus korupsi yang sudah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Kalau yang belum, biasanya dalam koordinasi dan supervisi KPK terhadap polisi dan jaksa di Aceh.”
Dia menambahkan, selama perkara masih sanggup ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan, maka KPK tidak boleh mengambil alihnya. “Menurut Undang-Undang, KPK boleh mengambil satu kasus harus memenuhi 6 faktor, kalau tidak terpenuhi itu KPK tidak boleh ambil alih,” ujar dia.
“Tapi kalau polisi dan jaksa bermasalah, laporkan polisi dan jaksa itu ke KPK. Baru KPK yang tangani polisi dan jaksa. Itu mekanismenya,” jelas dia. “Jadi KPK bukan menangani perkara itu, tapi menangani polisi dan jaksa,”
KPK melakukan koordinasi dan supervisi terhadap polisi dan jaksa yang menangani perkara itu. “Jadi selama masa koordinasi dan supervisi selama masih sanggup dan berjalan, KPK tidak bisa ambil alih. Kalau polisi dan jaksa angkat tangan, baru diambil KPK,” pungkas Abdullah Hehamahua. []