BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Komisi Independen Pemilihan Aceh menunda mengumumkan lanjutan tahapan pemilihan kepala daerah yang sempat tertunda gara-gara cooling down. Atas sikap menunda pengumuman ini, KIP menolak disebutkan adanya intervensi terhadap lembaga tersebut.
Keputusan menunda umumkan tahapan pilkada ini setelah Komisi Pemilihan “disidangkan” oleh Panitia Khusus IV DPR Aceh, Senin (19/9). Lagi-lagi, dalam pertemuan itu, Dewan meminta KIP menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sikap keras DPRA terlihat juga pada keengganan lembaga itu membahas ulang Rancangan Qanun Pilkada. Padahal, sebelumnya pertemuan tingkat tinggi di Jakarta mengisyaratkan Dewan mau membahas ulang Rancangan Qanun Pilkada, yang ditolak Gubernur Irwandi Yusuf karena tidak ada klausul independen.
“Sama sekali kita tidak ada masalah dengan Pansus DPR Aceh,” kata anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Robby Syahputra di Media Center KIP, Selasa (20/9).
Robby menilai, rumusan dan hasil rekomendasi yang akan disampaikan Pansus DPRA terhadap kinerja KIP merupakan hak DPR Aceh. “Kita saling menghormati. Tapi KIP juga akan tetap menjalankan tugasnya,” katanya.
Sebelumnya, dalam pertemuan terakhir dengan Pansus DPR Aceh, sempat mencuat kabar kalau KIP Aceh mendapat intervensi dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Apalagi, Sekretaris Menko Polhukam mengirim surat rahasia kepada Menteri Dalam Negeri yang meminta agar pilkada Aceh dilaksanakan tepat waktu.
Ketua KIP Abdul Salam Poroh kembali mempertegas bahwa intervensi itu sama sekali tidak ada. “Kami memang pernah empat kali mengikuti pertemuan dengan tim dari Kemenko Polhukam. Tapi di dalam pertemuan itu juga ada perwakilan dari DPR Aceh. Jadi mana mungkin mereka melakukan intervensi terhadap KIP Aceh,” tegas Abdul Salam. Oleh sebab itu, Abdul Salam membantah semua tuduhan kalau KIP Aceh mendapat intervensi dari pihak luar.
Menurutnya, semua keputusan soal pelaksanaan Pemilukada Aceh ada pada KIP Aceh. “Hanya saja kita harus benar-benar matang dalam menyiapkan semua kebijakan ini,” katanya. []