BANDA ACEH | ACEHKITA.COM– Salah seorang ketua DPP Partai Nasional Aceh, Munawar Liza Zainal, diundang Gubernur Lemhannas RI untuk memberikan ceramah tentang partai politik lokal di Aceh di depan 80 orang peserta pendidikan reguler Lemhannas 2013, Selasa (18/6/2013).
80 Peserta itu terdiri dari 30 orang perwira TNI, 17 perwira polri, dari kementerian dan lembaga, Mahkamah Agung, media, aktifis LSM dan organisasi masyarakat. Selain itu juga hadir tujuh orang dari negara sahabat termasuk seorang Brigjen dari Pakistan. Mereka sangat antusias mengikuti ceramah yang kemudian diikuti dengan diskusi pelbagai masalah Aceh selama satu jam setengah.
Munawar menyampaikan bahwa ide partai lokal di Aceh sudah sempat dimunculkan oleh aktifis masyarakat sipil sejak tahun 2000an. Namun tidak terealisasi karena perubahan situasi politik di Aceh dan gagalnya perjanjian COHA dan pemberlakuan darurat militer di Aceh.
“Partai-partai politik lokal kemudian terealisasi berkat perjanjian Helsinki yang kemudian dituangkan ke dalam UUPA pasal 77-95 tentang partai lokal,” kata Munawar dalam rilis yang diterima acehkita.com.
Menurut Mantan walikota Sabang ini, kehadiran partai lokal di Aceh merupakan representasi damai atas konflik bersenjata, mengembalikan kedaulatan kepada rakyat untuk membangun pemerintahan Aceh yang bersifat self-government.
Munawar juga menegaskan bahwa parpol lokal di Aceh diharapkan dapat meningkatkan karakter daerah dan menggali potensi daerah. Selain itu, juga mengajak masyarakat aktif dan terbuka dalam pemilihan tanpa campur tangan pemerintah pusat.
“Partai lokal juga akan menambah pilihan politik bagi masyarakat yang ada di Aceh,” jelasnya.
Adanya partai lokal di Aceh, jelas Munawar, juga menimbulkan beberapa masalah. Antara lain yaitu tidak samanya persepsi tentang butir-butir kesepakatan Helsinki antara parpol lokal dengan pemerintah, rendahnya kualitas SDM sehingga produk qanun yang dihasilkan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, belum berpolitik secara sehat sehingga masih ada kekerasan dan pembunuhan, juga terlalu banyak intervensi partai lokal terhadap birokrasi di Aceh terutama dalam penempatan pejabat.
“Ada beberapa kepala daerah dari partai lokal membuat peraturan tidak rasional dengan mengatasnamakan perjuangan atau adat istiadat,” ungkap Munawar.
Untuk beberapa permasalahan itu, Munawar yang mantan anggota support group GAM di perundingan Helsinki menyarankan agar ada partai penyeimbang yang kuat sebagai oposisi.
“Pemerintah pusat juga harus tegas dan fair kepada semua partai di Aceh. Bukannya malah membantu terhadap terjadinya kecurangan-kecurangan baik dalam proses demokrasi maupun pembuatan produk hukum daerah,” harapnya.[]