BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan paspor bagi warga yang tak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan presiden, ditanggapi beragam. Ada warga yang mengaku gembira dengan keputusan ini, namun ada yang meminta agar penggunaan KTP dan paspor ini diawasi secara ketat.
Syukri Usman, warga Pidie yang dihubungi melalui sambungan telepon selular, mengaku gembira dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Sebab, ia bisa menyalurkan hak politiknya kendati namanya sempat tak masuk dalam DPT. “Senang, akhirnya saya bisa memilih calon favorit saya,” kata Usman.
Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuska warga yang tak terdaftar dalam DPT bisa menyontreng pada pilpres 8 Juli nanti dengan menggunakan KTP dan paspor. Bagi KTP, warga tetap harus melampirkan kartu keluarga.
“Mahkamah memutuskan, satu warga negara yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dapat menunjukkan KTP atau paspor yang berlaku untuk memilih,” kata Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi saat membacakan putusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (6/7), seperti dilaporkan Vivanews.
Pemilih dengan KTP hanya bisa digunakan untuk mencontreng di TPS yang berlokasi di RT/RW yang sesuai dengan alamat KTP. Sementara bagi pemegang paspor, harus mendapat persetujuan dari panitia pemilihan setempat atau panitia pemilihan luar negeri.
Keputusan MK ini tak serta-merta membuat Junaidi menyambut dengan suka-cita. Warga Beurawe yang tak terdaftar di DPT ini malah tetap tidak akan menggunakan hak pilihnya alias golongan putih. “Saya tidak mau termakan janji-janji manis para calon presiden,” kata dia.
Sementara itu, Oni meminta agar pihak Petugas Pemungutan Suara agar mengawasi secara ketat penggunaan KTP ini. “Menjadi masalah bila ternyata ada warga yang memiliki KTP ganda dan menyalahgunakan kesempatan tersebut untuk berbuat curang, seperti mengunjungi beberapa TPS (tempat pemungutan suara),” kata warga Blower ini. []