BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Para Pemimpin daerah di Indonesia mengeluhkan sulitnya memperoleh bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berdomisili di Jakarta.
Hal itu diungkapkan Bupati Pidie Mirza Ismail dalam pertemuan dengan Tim Penanggulangan Bencana Komisi VIII DPR RI di Gedung Serba Guna, Kantor Gubernur Aceh, di Banda Aceh, Senin (1/3).
“Saya sudah mengalami berkali-kali. Dan saya juga mendengar keluhan serupa dari kepala-kepala daerah lainnya, cuma mereka nggak berani mengungkapnya. Hari ini saya ingin mengatakan apa yang terjadi sebenarnya di depan bapak-bapak,” katanya.
Mirza mengaku, sudah berkali-kali mengirim proposal permohonan bantuan terhadap bencana, khususnya banjir terjadi di daerahnya. Ia juga bertandang langsung ke sana untuk menanyakan.
“Sudah berkali-kali saya sendiri yang datang, tapi tidak ada perhatian. Sangat sulit mendapat bantuan dari BNPB,” ujar dia. “Saya tahu, mungkin banyak bupati di sini (Aceh) mengalami hal ini, tapi takut mengungkapkan.”
Untuk memudahkan pencairan bantuan, kata Mirza, beberapa kepala daerah malah menyiasati dengan memberi persenan (fee) kepada oknum di BNPB. Hal itu, lanjut dia, sering dilakukan oleh kepala-kepala daerah di wilayah timur Indonesia.
Mirza meminta Komisi VIII DPR RI memberi perhatian terhadap masalah ini. “Semua kita bekerja sebagai amanah Negara, dan kita semua ingin warga Negara semuanya sejahtera,” ujar Mirza.
Tim dari Komisi VIII DPR RI yang hadir itu yakni Yoyoh Yusron, Sayed Fuad Zakaria, Imran Mukhtar, Iskan Qolba Lubis, Asep Ahmad Maushul, dan Affandy. Mereka bertujuan mendengar aspirasi daerah dan berjanji memperjuangkannya di Pusat. []