BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Pidie masih belum terang. Komisi Pemilihan meminta agar pilkada ditunda akibat tidak ada dana gara-gara bupati enggan mencairkan anggaran. Untuk mencari solusi atas masalah ini, Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan akan mengadakan pertemuan khusus di Jakarta, Jumat (23/12).
Informasi yang diperoleh acehkita.com dari Media Center Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyebutkan, pertemuan ini akan dipimpin langsung oleh Sekretaris Menko Polhukam Hotmangaradja Pandjaitan. Sejumlah pihak yang diundang yaitu Ketua KIP Aceh Abdul Salam Poroh, unsur Pemerintah Aceh, dan Bupati Pidie Mirza Ismail.
Pertemuan itu diketahui setelah adanya undangan yang disampaikan Sesmenko melalui faksimili ke KIP Aceh. Pada undangan itu disebutkan, Pemerintah Aceh akan diwakili oleh Sekretaris Daerah Teuku Setia Budi dan Bupati Pidie Mirza Ismail juga diundang.
“Kami berharap para narasumber bisa menjelaskan soal anggaran dana hibah pemilukada di Provinsi Aceh,” begitu isu surat undangan yang ditandatangani Hotmangaradja Pandjaitan.
Kemelut anggaran Pidie merebak setelah Bupati Mirza menolak mencairkan dana pilkada. KIP Pidie membutuhkan Rp22 miliar dana untuk untuk melaksanakan pemilihan tingkat kabupaten dan provinsi. Dari Rp22 miliar yang dibutuhkan, KIP baru memperoleh Rp600 juta saja. Itu pun sudah habis untuk membayar honor petugas PPK dan PPS.
Pemerintah Aceh mengalokasikan dana Rp7,5 miliar untuk membantu Pidie menggelar pilkada memilih gubernur. Namun baru Rp2 miliar saja yang ditransfer ke kas daerah. Itu pun, tak bisa dicairkan juga.
Karena tak jelas soal anggaran, KIP Pidie mengusulkan pada Komisi Pemilihan Umum untuk menunda pilkada di daerah itu. Hingga kini, belum ada kepastian soal nasib pilkada Pidie. Sebab, bupati dan Parlemen seiya-sekata untuk memblokir dana untuk pesta demokrasi itu. []