Friday, December 3, 2021
spot_img

Kami, di antara Perang dan Ombudsman

PENGANTAR REDAKSI — 19 Juli tinggal menghitung hari. Pada tanggal itu, kami –situs milik Anda ini– akan merayakan hari jadi yang ke-13. Ibarat perkembangan manusia, usia itu menjelang masuk ke fase akil balig, pubertas. Kami akan memasuki pintu gerbang selanjutnya. Kami bertahan hingga 13 tahun ini bukan tanpa dasar. Tak berbilang berapa kali kami buka-tutup, seperti pola pengaturan arus transportasi kala arus mudik lebaran. Kami bertahan karena percaya bahwa kehadiran kami setidaknya berguna bagi publik di Aceh.

Kami hadir sebagai media alternatif bagi kampanye penyebar-luasan informasi kala konflik merajai setiap jengkal tanah Aceh, 13 tahun lalu. Setiap informasi dikekang di media arus utama (mainstream). Kami hadir untuk mengabarkan Aceh kepada masyarakat luas di seantero negeri. Karena itu, kami sempat dicap media yang berafiliasi dengan kekuatan pemberontakan. Padahal, kami hanya mengabdi pada masyarakat Aceh yang menjadi korban amuk perang-(perangan). Kami hadir agar kaum tak terdengar bisa bersuara (voicing the voiceless).

Angka 13 sering dianggap tanda kesialan. Tapi dari persepektif lain, angka 13 tidak melulu dianggap pembawa sial. Ia juga menggambarkan kesempurnaan –seperti halnya kesempurnaan 13 rukun dalam salat. Di usia 13 ini, kami ingin optimistis bahwa sistem buka-tutup tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang –tentu dengan dukungan Anda, para pemilik kami.

Menjelang usia 13 tahun ini, kami ingin berbagi sejarah kehadiran kami. Tanpa bermaksud larut dalam nostalgia, kami hanya ingin berbagi agar Anda mengetahui bagaimana sejarah kami lahir sehingga bisa mencapai usia akil balig ini.

Mulai hari ini, tulisan “Kabar dari acehkita” akan menyapa pembaca setia kami.

Kami mengharapkan masukan, kritikan, agar bisa semakin berbenah di kemudian hari. Selamat membaca!

REDAKSI


Kami, di antara Perang dan Ombudsman

Oleh DANDHY D. LAKSONOpemred acehkita periode 2003-2005, pendiri acehkita.com

19 Maret 2003, Amerika Serikat tanpa restu PBB melakukan invasi militer ke Irak dengan mengirim 200.000 pasukan. Inilah yang disebut Perang Teluk II. Tak ingin dipermalukan atau kecolongan seperti saat CNN merajai pemberitaan Perang Teluk I (1990), semua media berlomba-lomba mengirim wartawan dan melaporkan jalannya perang.

Media di Indonesia dilanda euforia yang sama. Sebuah stasiun televisi milik grup Kompas-Gramedia yang baru berdiri, TV7, menemukan momentum untuk mencuri hati penonton dengan me-relay siaran Al Jazeera yang berbahasa Arab. Para penerjemah dipasang secara bergantian. Nama CNN pun meroket saat Perang Teluk I karena para jurnalisnya berada di kota Baghdad dan memiliki teknologi yang dapat melakukan siaran langsung ke Atlanta.

Di Perang Teluk II kali ini, Al Jazeera yang di atas angin dan TV7 ikut menunggangi angin.

Media-media bermodal besar mengirim para jurnalisnya ke medan tempur. Sebagai negara dengan penduduk (beridentitas) muslim terbesar di dunia, emosi mayoritas rakyat Indonesia memang menolak invasi. Bendera Amerika dibakar di kota-kota di Indonesia dalam rangkaian aksi unjuk rasa. Intinya, semua menolak perang. Segmen pasar ini lah yang dbidik media massa.

Tapi itu hanya sebentar saja.

Persis dua bulan setelah agresi militer itu, 19 Mei 2003, giliran pemerintah Indonesia di bawah komando Panglima Tertinggi TNI yang juga Presiden, Megawati Soekarnoputri, menyatakan perang terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh.

Posisi pasar langsung berbalik. Rakyat yang tadinya anti-perang, tiba-tiba berkobar-kobar mendukung perang. Media massa dengan gesit menangkap peluang itu.

Lewat jargon “jurnalisme patriotik”, apa yang pernah mereka cibir dari CNN saat Perang Teluk I dan II, kini mereka lakukan sendiri.

Menjelang pengumuman Darurat Militer itu, wartawan dimobilisasi untuk mengikuti latihan dasar-dasar ketentaraan di Sangga Buwana, Jawa Barat. Tentara melatih mereka agar mampu beradaptasi di medan tempur saat meliput. Ada teknik tiarap, meloncat, dan berguling menghindari serangan (ambush). Ada pula teknik bertahan hidup di hutan dengan meminum darah ular. Semua dalam balutan seragam tentara.

Media berlomba mengirimkan jurnalisnya untuk dididik di Sangga Buwana, dengan harapan mendapat tiket di kursi terdepan saat perang terjadi. Sementara tentara ingin memastikan dukungan media terhadap kampanye perang berbiaya Rp4,5 triliun yang akan mereka gelar di Aceh.

Ketika peluit perang ditiup dan pasukan terjun payung dimuntahkan dari perut Hercules di langit Takengon, media-media di Indonesia benar-benar menerapkan “jurnalisme NKRI harga mati”.

Harian Kompas membuat rubrik khusus berjudul “Operasi Pembebasan Aceh”. Mirip “Operation Iraqi Freedom” yang menjadi jargon Amerika di Irak. Radio Elshinta setiap malam membuka telepon pendengarnya yang sebagian besar dari Jawa untuk memberi dukungan terhadap perang atas nama NKRI. Begitu juga dengan MetroTV  yang memiliki program khusus setiap tengah malam tentang rangkuman berita-berita jalannya perang.

Detik.com, yang juga memiliki usaha web developer, membantu Markas Besar TNI membuat situs khusus untuk operasi militer ini.

Hasilnya bisa ditebak. Demam perang Irak telah menular. Jika Amerika mengusung jargon demokrasi di Irak, Indonesia mengusung “integritas wilayah NKRI” di Aceh. Dan di kedua kampanye militer itu, media menjadi “pemandu soraknya”.

Media tidak lagi menulis “Gerakan Aceh Merdeka”, melainkan “Gerakan Separatis Aceh”, istilah yang digunakan TNI/Polri. Media menulis “tewas” untuk warga sipil atau mereka yang dianggap gerilyawan, dan menulis “gugur” untuk pasukan dari Jakarta. Setiap hari disajikan kisah pertempuran antara “kebaikan versus kejahatan”, statistik perang, dan pernyataan para politisi atau jenderal.

Dalam suasana seperti itulah, situs acehkita.com diluncurkan pada 19 Juli 2003. Tak ada tempat untuk warga sipil. Padahal, pelajaran terdekat dapat diambil dari jalannya perang Irak, di mana gegap gempita di awal perang diberitakan hingga penonton bosan, sementara tragedi kemanusiaan sesungguhnya justru mulai terjadi.

Begitu juga di Aceh.

Setelah enam bulan, media mulai kelelahan atau kehabisan uang. Penonton mulai bosan, karena jalannya perang bukan seperti yang mereka tonton di CNN atau Al Jazeera. Perang di Aceh lebih “membosankan” karena tak ada pertempuran skala besar yang terbuka seperti di Mosul atau Tikrit. Perang di Aceh adalah perang gerilya. Perang di kampung Indrapuri, ladang di Keude Geurubak, atau di rimba Ulu Masen. Bukan di gurun terbuka atau di kota.

Tepat di saat semua sudah mulai jenuh, satu per satu orang hilang atau mati dengan berbagai kondisi. [bersambung]

Redaksihttp://www.acehkita.com
ACEHKITA.COM hadir sejak 19 Juli 2003. Kami bisa dihubungi via @acehkita, redaksi[at]acehkita[dot]com

Baca Tulisan Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Stay Connected

0FansLike
20,969FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
- Advertisement -

TERBARU